KPPN Malang Laporkan Realisasi APBN 2025, PNBP Melejit Pajak Masih Tertekan

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: 9 Oktober 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025. Kegiatan yang diadakan secara berani melalui platform Microsoft Teams ini disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, dan bertepatan dengan kegiatan Sosialisasi Aplikasi MyIntress, sebagai bagian dari agenda bulanan untuk menyebarkanluaskan informasi terkait kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Dalam paparannya, Muhammad Rusna menjelaskan bahwa hingga akhir September 2025, realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp82,3 triliun, namun mengalami penurunan 1,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan realisasi Pajak Penghasilan (16,48%) dan Pajak Pertambahan Nilai (32,51%).

Meski begitu, masih terdapat sinyal positif dari sektor lain. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea cukai, serta pajak lainnya menunjukkan tren meningkat, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menjadi bintang utama dengan realisasi melebihi target sebesar 127,82%, tumbuh 7,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai 71,41% atau Rp10,8 triliun, namun mencatatkan penurunan 5,08% (yoy). Kinerja belanja pemerintah pusat juga mengalami penurunan sebesar 12,12%, dengan rincian:

Belanja Pegawai terealisasi 75,86%

Belanja Barang mencapai 53,84%

Belanja Modal masih relatif rendah di angka 21,11%

Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi 61,77%

Sementara itu, Belanja Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp6,6 triliun (75,13%). Dana Alokasi Umum menjadi penopang utama dengan realisasi Rp4 triliun atau 79,08%, disusul Dana Transfer Khusus Rp1,2 triliun atau 71,10%, dan Dana Desa yang sudah tersalur Rp741,1 miliar atau 88,69%.

Adapun penyaluran Dana Desa tahap II telah menjangkau 540 desa, terdiri atas 260 desa di Kabupaten Malang, 265 desa di Kabupaten Pasuruan, dan 15 desa di Kota Batu.

Dari sisi stabilitas ekonomi daerah, data spasial menunjukkan bahwa pada bulan September 2025, Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm) dan 2,67% (yoy), lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Sementara itu, wilayah Pasuruan mencatat inflasi sebesar 0,28% (mtm) dan 2,59% (yoy) — masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur, namun lebih rendah dari nasional.

Komoditas penyumbang inflasi utama bulan September antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah melaksanakan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

Hingga akhir September 2025, belanja kementerian/lembaga (K/L) yang ditandai sebagai program pengendalian inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi sebesar Rp81,6 miliar atau 60,28% dari alokasi pagu sebesar Rp135,3 miliar.

Selain laporan fiskal, Muhammad Rusna juga memaparkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang terus menunjukkan tren positif. Dalam kurun waktu 2020–2024, IPM tumbuh konsisten dengan kenaikan IPM Provinsi Jawa Timur dan nasional.

Kota Malang tercatat memiliki IPM tertinggi pada tahun 2024 sebesar 84,68, naik dari 83,39 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang oleh membaiknya umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran riil per kapita per tahun.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan signifikan. TPT tertinggi masih berada di Kota Malang sebesar 6,10%, menurun tajam dari 9,65% pada tahun 2020, sedangkan TPT terendah tercatat di Kota Batu sebesar 3,63% pada tahun 2024. Wilayah Pasuruan juga menunjukkan tren serupa dengan penurunan angka penurunan yang stabil.

“Penurunan TPT dan peningkatan IPM menunjukkan indikator positif dalam perekonomian daerah, sekaligus mencerminkan efektivitas penyerapan energi kerja dan program pembangunan manusia di Malang Raya dan Pasuruan,” ujar Muhammad Rusna.

Dengan demikian, meski pendapatan pajak masih mengalami tekanan, kinerja APBN di wilayah KPPN Malang tetap menunjukkan optimisme melalui PNBP yang tumbuh signifikan, belanja negara yang terjaga, serta indikator pembangunan manusia yang terus membaik.

KPPN Malang berkomitmen terus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan sinergi fiskal demi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Malang Raya dan Pasuruan.