Anggota DPRD Kota Malang, Suyadi
MALANG | JATIMSATUNEWSCOM: Anggota DPRD Kota Malang, Suyadi, menyampaikan pemahaman terkait adanya indikasi insentif bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2026.
Menurut Suyadi, yang juga dikenal sebagai pemerhati pendidikan, insentif guru PAUD selama tiga tahun terakhir telah berjalan stabil di angka Rp750.000 per orang per bulan. Namun berdasarkan informasi awal dari pembahasan anggaran, insentif tersebut diperkirakan akan turun menjadi Rp600.000 pada tahun 2026.
“Saya merasa sedih dan galau. Guru PAUD adalah pendidik yang sangat penting, namun seringkali termajinalkan dibandingkan guru formal lainnya. Penurunan insentif ini bukan hanya soal angka, tapi soal diberikan kepada jasa mereka,” ujar Suyadi.
Ia menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD yang membidangi pendidikan, dirinya menyyangkan kebijakan tersebut dan meminta Pemerintah Kota Malang untuk meninjau kembali rencana penurunan insentif tersebut. “Kalau tidak bisa terakumulasi, paling tidak dipertahankan. Jangan sampai insentif yang sudah berjalan baik selama ini malah dikurangi,” tambahnya.
Suyadi juga menyoroti potensi buruk di kalangan guru PAUD bahwa anggaran insentif mereka dialihkan ke program lain, seperti dana RT. Ia membandingkan alokasi anggaran program RT yang mencapai Rp260 miliar dengan anggaran insentif guru PAUD yang hanya sekitar Rp12 miliar.
“Program RT itu bagus, saya tidak menolak. Tapi jangan sampai kesejahteraan guru PAUD dikorbankan. Itu ujung tombak pendidikan anak usia dini. Ini soal keberpihakan dan konsistensi kebijakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2025, Wali Kota Malang mendapat penghargaan sebagai kepala daerah yang peduli terhadap pendidikan. “Ironisnya kalau tahun berikutnya justru insentif guru PAUD diturunkan. Kami mohon perhatian serius dari Bapak Wali Kota,”pungkas Suyadi.HM
Menurut Suyadi, yang juga dikenal sebagai pemerhati pendidikan, insentif guru PAUD selama tiga tahun terakhir telah berjalan stabil di angka Rp750.000 per orang per bulan. Namun berdasarkan informasi awal dari pembahasan anggaran, insentif tersebut diperkirakan akan turun menjadi Rp600.000 pada tahun 2026.
“Saya merasa sedih dan galau. Guru PAUD adalah pendidik yang sangat penting, namun seringkali termajinalkan dibandingkan guru formal lainnya. Penurunan insentif ini bukan hanya soal angka, tapi soal diberikan kepada jasa mereka,” ujar Suyadi.
Ia menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD yang membidangi pendidikan, dirinya menyyangkan kebijakan tersebut dan meminta Pemerintah Kota Malang untuk meninjau kembali rencana penurunan insentif tersebut. “Kalau tidak bisa terakumulasi, paling tidak dipertahankan. Jangan sampai insentif yang sudah berjalan baik selama ini malah dikurangi,” tambahnya.
Suyadi juga menyoroti potensi buruk di kalangan guru PAUD bahwa anggaran insentif mereka dialihkan ke program lain, seperti dana RT. Ia membandingkan alokasi anggaran program RT yang mencapai Rp260 miliar dengan anggaran insentif guru PAUD yang hanya sekitar Rp12 miliar.
“Program RT itu bagus, saya tidak menolak. Tapi jangan sampai kesejahteraan guru PAUD dikorbankan. Itu ujung tombak pendidikan anak usia dini. Ini soal keberpihakan dan konsistensi kebijakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2025, Wali Kota Malang mendapat penghargaan sebagai kepala daerah yang peduli terhadap pendidikan. “Ironisnya kalau tahun berikutnya justru insentif guru PAUD diturunkan. Kami mohon perhatian serius dari Bapak Wali Kota,”pungkas Suyadi.HM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?