.png)
 |
| Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna (kanan) membacakan rilis kinerja APBN hingga 31 Juli 2025./dok.KPPN Malang |
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang merilis kinerja APBN pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Kinerja APBN ini berlaku untuk data hingga 31 Juli 2025 di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Lembaga KPPN Malang yang dikepalai Muhammad Rusna bertugas di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
Agenda perilisan kinerja APBN 31 Juli 2025 ini dilaksanakan secara hybrid di ruang Front Office KPPN Malang dan melalui media teams.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna kemudian menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Juli 2025.
Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi yang merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal pemaparan, Rusna menjelaskan kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Juli 2025 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 65,1 Triliun.
Torehan ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
"Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp 3,4 Triliun, mengalami kontraksi sebesar 16,61% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp 6,7 Triliun atau turun sebesar 36,13% (y-o-y)," beber Rusna, dikutip dari rilis resmi yang diterima JSN.
Sedangkan, penerimaan Cukai menyumbang Rp 52,2 Triliun naik sebesar 11,20% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp 273,2 Miliar atau 141,4% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja Negara s.d 31 Juli 2025 telah terealisasi sebesar 54,47% (Rp8,1 Triliun), mengalami penurunan sebesar 6,33% (y-o-y).
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 13,96% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 64,80%, Belanja Barang yang terealisasi sebesar 39,71%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 12,06%, dan Belanja Bansos yang terealisasi sebesar 49,50%. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp 4,8 Triliun (54,81%).
Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp 3 Triliun atau 59,07% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp 855,9 Miliar atau 48,62% dari alokasi pagu TA 2025.
Sedangkan, Dana Desa terealisasi mencapai Rp 571,4 Miliar atau sekitar 68,39% dari alokasi.
"Untuk penyaluran Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 236 desa dengan rincian 138 desa di wilayah pada Kabupaten Malang dan 98 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan," ungkap Rusna.
Data spasial wilayah Malang Raya pada bulan Juli 2025 Kota Malang secara (m-t-m) mengalami inflasi sebesar 0,12% dan secara (y-o-y) mengalami inflasi sebesar 2,24% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan lebih rendah dari inflasi Nasional.
Inflasi (m-t-m) dipicu oleh kelompok pendidikan. Sedangkan, komoditas utama penyumbang inflasi adalah tomat, beras, bawang merah, sekolah dasar dan bensin.
Inflasi yang terjadi secara (y-o-y) pada bulan Juli 2025 dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan, komoditas yang memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, beras, kopi bubuk, dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Pada upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat lingkup Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Hingga pada 31 Juli 2025 belanja K/L tagging inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi sebesar Rp52,3 Miliar (38,71%) dari alokasi pagu sebesar Rp 135,1 Miliar.
"Nilai IPM kab/kota di wilayah Malang Raya dan Pasuruan periode 2020-2024 tumbuh secara konsisten dan semakin membaik, sejalan dengan pertumbuhan IPM di Jawa Timur dan Nasional," imbuh Rusna.
Pada Tahun 2024 IPM tertinggi berada di Kota Malang, yakni mencapai 84,68, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 83,39.
Peningkatan IPM ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Malang Raya dan Pasuruan tahun 2020 s.d 2024 secara umum menunjukkan adanya penuruan.
Menurut rilis KPPN Malang hingga 31 Juli 2025, TPT tertinggi berada di Kota Malang, yakni sebesar 6,10%, meskipun terus menurun dari 9,65% di tahun 2020 menjadi 6,10% di tahun 2024.
Kemudian, TPT terendah berada di Kota Batu sebesar 3,63% di tahun 2024. Begitu juga halnya di wilayah Pasuruan juga mengalami penurunan yang signifikan.
Penurunan TPT menunjukkan adanya indikator positif dalam ekonomi dan ketenagakerjaan serta peningkatan penyerapan tenaga kerja, atau keberhasilan program ketenagakerjaan lokal di Malang Raya dan Pasuruan.
Berikut ini, 5 rekap kinerja APBN hingga 31 Juli 2025 di wilayah KPPN Malang.
1. Kinerja Pelaksanaan APBN di KPPN Malang s.d. tanggal 31 Juli 2025, pada sisi kinerja pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 4,62%, namun pada sisi belanja negara mencatatkan penurunan sebesar 6,33%.
2. Kinerja Pendapatan Negara secara nominal naik sebesar Rp 2,9 Triliun. Penerimaan perpajakan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,55%.
3. Belanja Negara s.d 31 Juli 2025 telah terealisasi sebesar 54,47% (Rp 8,1 Triliun), mengalami penurunan sebesar 6,33% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 13,96% (yoy).
4. Kinerja Belanja K/L ditopang komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 64,80% dan Belanja Barang yang terealisasi sebesar 39,71%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 12,06%, dan Belanja Bansos yang terealisasi sebesar 49,50%.
5. Kinerja realisasi TKD di Malang Raya s.d 31 Juli 2025 mencapai 54,81% atau Rp 4,8 Triliun dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 8,8 Triliun. Dengan kontributor utama adalah Belanja DAU.
***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?