Fakultas Hukum UHT Gelar FGD Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum di Laut

 

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah  menyelenggarakan FGD yang bertajuk Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum di Laut

SURABAYA|JATIMSATUNEWS.COM — Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah (UHT) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum di Laut”, bertempat di Ballroom Pascasarjana UHT, Kamis (8/8).

Acara ini menghadirkan narasumber utama Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono, S.H., M.Hum., seorang pakar hukum maritim yang berpengalaman dalam berbagai penanganan sengketa di wilayah laut Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor II UHT, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han) mewakili rektor yang berhalangan hadir, Dekan Fakultas Hukum UHT, Dr. Budi Pramono, Drs., S.H., M.H beserta jajarannya, serta Ketua DPC Peradi Surabaya, Harianto, S.H., M.Hum beserta jajarannya. Hadir pula undangan dari berbagai instansi strategis di bidang pertahanan dan penegakan hukum maritim, di antaranya Koarmada II, Akademi Angkatan Laut (AAL), Puspenerbal, Kodiklatal, Lantamal V, dan DPC Peradi Surabaya.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor II UHT, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr.(Han) yang dalam sambutannya menegaskan bahwa penegakan hukum di laut tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga erat kaitannya dengan kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Sebagai universitas yang memiliki visi menjadi universitas unggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya berbasis kelautan UHT memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah untuk berkontribusi secara aktif dalam menjawab berbagai masalah strategis di sektor kelautan. Salah satunya adalah isu penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum di laut.

Isu yang tidak hanya kompleks secara hukum, tetapi juga berdampak besar pada kedaulatan, keamanan, dan keberlanjutan sumber daya maritim kita. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan perairan yang demikian luas, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keamanan dan masalah hukum di wilayah lautnya. Mulai dari sengketa batas maritim, aktivitas illegal seperti ilegal fishing, pelanggaran lintas batas, hingga dinamika geopolitik wawasan indo-pasifik yang semakin kompleks.

Penegakan hukum di laut bukan hanya soal Yuridis semata tetapi juga berkaitan erat dengan diplomasi maritim, kerjasama regional, kapasitas aparatur penegak hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional, termasuk implementasi UNCLOS 1982. Melalui forum FGD ini, saya berharap akan terbangun diskusi yang produktif, terbuka, dan multidisipliner, yang tidak hanya mencerminkan keinguan dan pemahaman akademik, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi praktis, bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, maupun komunitas internasional. Kegiatan seperti FGD ini menjadi ruang strategis untuk bertukar pandangan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Dr. Iwan Isnurwanto.

Narasumber Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono memaparkan berbagai perspektif strategis, mulai dari kerangka hukum nasional dan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga peran aparat penegak hukum dan diplomasi maritim. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah laut Indonesia.

Kegiatan FGD ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para peserta tentang dinamika penegakan hukum di laut, sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antar pemangku kepentingan di bidang maritim.