Senator Cantik DPD RI Lia Istifhama Menyoal Oknum Ormas Bekingi Nasabah Nakal, Premanisme Keuangan

Ning Lia Istifhama, Senator terkenal dengan tagline Cantik (Cerdas Inovatif dan Kreatif) Soroti “Premanisme Keuangan”: Oknum Ormas Bekingi Nasabah Nakal, Industri Leasing di Ambang Krisis

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM; Industri pembiayaan di Indonesia tengah berada di titik nadir. Tak hanya diserang gelombang kredit macet, kini sektor ini juga menghadapi ancaman serius dari praktik-praktik ilegal berupa perlindungan terhadap nasabah bermasalah oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Fenomena ini memicu kekhawatiran besar dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia.

Dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025), Ning Lia menyebut kondisi ini sebagai bentuk “premanisme keuangan” yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, perusahaan-perusahaan leasing kini berada dalam dilema besar: antara menjalankan fungsi intermediasi keuangan atau menanggung risiko kehilangan aset akibat intervensi eksternal.

“Banyak perusahaan finance sekarang takut menyalurkan pembiayaan karena maraknya oknum ormas yang menjadi pelindung nasabah nakal. Bahkan ada informasi bahwa mereka membayar ‘jatah’ agar tidak ditagih,” ungkapnya.

Situasi ini, menurut Ning Lia, tidak hanya memicu stagnasi di sektor keuangan, tetapi juga berdampak luas terhadap sektor usaha kecil, menengah, hingga otomotif yang sangat bergantung pada skema pembiayaan.

“Bayangkan jika leasing macet, masyarakat tidak bisa lagi membeli kendaraan untuk usaha, atau alat kerja. UMKM sulit bergerak. Ini bukan sekadar soal gagal bayar, tapi soal pembiaran praktik ilegal yang merusak ekosistem ekonomi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ning Lia menilai krisis ini muncul karena lemahnya pengawasan dan kurangnya tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku penyimpangan. Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan.

“Negara harus hadir. Jika tidak, para pelaku usaha keuangan bisa terus menjadi korban pemerasan terselubung. Ini akan menggerogoti kepercayaan investor dan melemahkan perekonomian,” ujarnya.

Tak hanya soal oknum, Ning Lia juga menyoroti rendahnya literasi keuangan masyarakat yang turut menyumbang kerentanan sektor ini.

“Banyak masyarakat belum paham bahwa kontrak pembiayaan itu mengikat secara hukum. Ketika mereka mangkir, apalagi sampai disokong kekuatan eksternal, ini jelas melanggar tatanan hukum dan moral,” tambahnya.

Senada dengan Ning Lia, Hendra, manajer marketing di salah satu perusahaan pembiayaan nasional, mengaku kini perusahaan harus lebih berhati-hati sebelum memberikan kredit.

“Sekarang kami tak hanya melihat data finansial. Kami cek juga lingkungan sosial dan reputasinya. Karena meskipun terlihat layak di atas kertas, bisa jadi ada backup dari pihak-pihak yang membuat kami tak bisa menagih saat nasabah bermasalah,” katanya.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa industri pembiayaan tengah menghadapi tekanan ganda: dari dalam akibat kredit bermasalah, dan dari luar akibat intervensi oknum. Jika tidak segera ditangani secara komprehensif, bukan tidak mungkin krisis ini akan menjalar lebih luas dan memukul sendi-sendi ekonomi rakyat.

“Ini peringatan keras bagi semua pihak. Kita butuh penguatan hukum, edukasi masyarakat, dan keberanian negara untuk menindak premanisme dalam bentuk apapun, termasuk dalam dunia keuangan,” jelas Ning Lia. (ANS)