Reses, Senator Lia Istifhama Dorong Pendidikan Inklusi Berjenjang di Semua Tingkat

 

Dengar Aspirasi Warga Saat Reses, Senator Lia Istifhama Dorong Pendidikan Inklusi Berjenjang di Semua Tingkat

 SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Selama menjalani masa reses di berbagai wilayah Jawa Timur, Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama menyerap banyak aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Salah satu isu yang paling mencuat adalah minimnya ketersediaan pendidikan inklusi yang berjenjang dari SD hingga SMA/SMK.

Persoalan ini disuarakan langsung oleh para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK). Mereka mengeluhkan sulitnya mencari sekolah lanjutan yang tetap mengakomodasi sistem pendidikan inklusif. Padahal, menurut mereka, inklusi semestinya bukan hanya slogan, melainkan sistem yang berkelanjutan.

“Saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat, termasuk seorang ayah bernama Muhammad yang bercerita bahwa anaknya telah lulus dari SD inklusi, namun kesulitan mencari SMP yang juga menerima siswa berkebutuhan khusus. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” tutur Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, di sela kunjungannya, Sabtu 21/6/2025.

Menurut Ning Lia, pendidikan inklusi adalah bentuk nyata dari pemenuhan hak anak atas pendidikan yang adil dan setara. Ia merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi.

“Pendidikan inklusi bukan sekadar konsep, tapi harus diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA atau SMK, tersedia sekolah yang ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus,” tegasnya.

Ning Lia menekankan bahwa tanggung jawab memastikan pendidikan inklusif tidak bisa hanya diserahkan kepada inisiatif lokal atau kebijakan daerah. Negara harus hadir secara sistemik melalui kebijakan nasional, anggaran, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Senator yang dikenal vokal dalam isu keadilan sosial ini menyatakan akan segera mengajukan usulan formal ke pemerintah pusat dan kementerian terkait. Usulan tersebut mencakup pemetaan kebutuhan pendidikan inklusi secara nasional, penambahan sekolah inklusi di tiap jenjang, hingga pemberian insentif bagi sekolah yang bersedia bertransformasi menjadi sekolah inklusif.

“Kalau tidak ada langkah konkret, maka akan banyak anak-anak yang kehilangan hak pendidikannya hanya karena sistem belum siap. Ini bukan soal kasihan, tapi hak asasi manusia,” tandasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru agar mampu menangani siswa dengan kebutuhan khusus. “Guru inklusi bukan hanya harus punya hati, tapi juga kompetensi. Negara harus hadir menyediakan pelatihan dan pendampingan yang memadai,” tambahnya.

Gagasan dan perjuangan Ning Lia mendapat respons positif dari berbagai komunitas pendidikan dan orang tua ABK. Salah satunya datang dari Novia Cindradini, warga yang mengaku anaknya kini kesulitan melanjutkan ke SMP inklusi.

“Ada SMP inklusi, tapi sangat jauh dari rumah kami. Yang dekat, tidak punya tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai. Kami butuh akses yang terjangkau dan berkualitas,” kata Novia.

Ia berharap, aspirasi yang diperjuangkan Lia Istifhama bisa menjadi jembatan perubahan menuju sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif. “Terima kasih Ning Lia, sudah menyuarakan kami para orang tua dari anak-anak istimewa. Perjuangan ini sangat berarti,” ujarnya penuh haru.

Melalui langkah-langkah nyata di DPD RI, Ning Lia berharap ke depan Indonesia memiliki sistem pendidikan yang tidak lagi mengecualikan, tetapi merangkul semua. Ia mengingatkan, inklusi bukan pilihan, melainkan keharusan dalam negara yang menjunjung hak dan martabat setiap warganya.

“Jangan biarkan satu pun anak kehilangan masa depan hanya karena ia berbeda. Justru keberagaman inilah yang memperkaya bangsa. Mari kita wujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan manusiawi,” pungkasnya.