.png)
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM – Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, mengkritisi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang belakangan ini turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap juru parkir di sejumlah toko modern seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan minimarket lainnya.
Menurut Hosen, tindakan orang nomor satu di Kota Surabaya itu justru memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ia menilai urusan perparkiran seharusnya ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), bukan langsung oleh wali kota.
> “Wali kota itu bukan pengurus parkir. Kalau langsung turun ke lapangan sidak juru parkir toko modern, itu seperti kehilangan arah manajemen. Harusnya cukup didelegasikan kepada Dishub dan Bapenda,” ujar Hosen saat ditemui Rabu (11/6/2025).
Hosen menyebut, sidak yang dilakukan Eri Cahyadi justru mencerminkan ketidakmampuan instansi terkait dalam menata sistem parkir yang rapi dan sesuai aturan. Ia menyebut langkah itu menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama bagi para juru parkir yang kini serba salah dalam menjalankan tugasnya.
> “Kalau wali kota turun langsung, lalu fungsi Dishub dan Bapenda di mana? Ini bisa dinilai bahwa kedua instansi tersebut tidak becus mengelola parkir dan berpotensi mengganggu target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Lebih lanjut, Hosen menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di Surabaya secara teknis merupakan tanggung jawab Dishub yang mengatur penataan, penindakan, dan sosialisasi aturan parkir. Sementara Bapenda bertugas dalam pengumpulan dan pengawasan pajak parkir dari sektor tersebut.
Hosen juga menyoroti pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi yang mewajibkan toko modern memiliki juru parkir dengan rompi berlogo perusahaan masing-masing, serta mewajibkan layanan parkir gratis tanpa pungutan kepada konsumen.
Namun, menurut Hosen, kondisi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Ia menyebut sudah ada pengelola parkir yang menempati lahan toko modern tersebut dan bahkan terindikasi adanya praktik transaksi ilegal.
> “Kalau langsung dibersihkan begitu saja tanpa melihat siapa yang sudah mengelola lahan tersebut, ini bisa menimbulkan konflik serius. Jangan sampai parkir jadi pemicu pertumpahan darah,” ujarnya.
KAKI Jatim pun menyarankan agar Wali Kota Surabaya tidak gegabah mengambil keputusan sepihak. Hosen mendorong agar Pemkot Surabaya mengundang pemilik toko modern serta pihak pengelola lahan parkir untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.
“Kalau terus dipaksakan sesuai kehendak sepihak, bukan tidak mungkin akan muncul konflik horisontal. Jangan sampai Kota Pahlawan berubah menjadi Kota Lawan,” pungkas Hosen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?