.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pahlawan pelestari alam tidak selayaknya hanya menjadi simbol piala dan piagam semata. Hal ini ditegaskan secara lugas oleh Ir. Bambang Irianto, penerima penghargaan tertinggi Kalpataru kategori Pembina Lingkungan Nasional dari Presiden RI, Joko Widodo.
Tokoh lingkungan asal Malang ini menyoroti pentingnya revolusi cara pandang pemerintah dalam memberdayakan para peraih Kalpataru. Menurutnya, penghargaan bergengsi tersebut pantang berhenti di ujung panggung seremoni. Lebih dari itu, penghargaan ini harus menjadi pintu masuk bagi para pejuang lingkungan untuk ikut andil dalam menyusun kebijakan dan mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
Kekecewaan di Balik Piala Kalpataru
Pernyataan Bambang Irianto bukan tanpa alasan. Ia kembali menilik momen pertemuan akbar para penerima Kalpataru di Kebun Raya Bogor pada tahun 2022 silam. Acara yang digagas oleh Yayasan Kebun Raya Bogor, BRIN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu dihadiri sekitar 40 peraih Kalpataru dari berbagai lintas generasi, membentang sejak era Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim.
Di balik megahnya forum tersebut, tersimpan keluh kesah yang memilukan dari para pahlawan bumi.
"Dalam forum itu, saya menyaksikan sendiri banyak penerima Kalpataru yang menyampaikan kekecewaan. Mereka merasa setelah menerima penghargaan, perannya seolah selesai begitu saja. Tidak lagi dilibatkan, tidak diperhatikan," ungkap Bambang Irianto, Senin (20/7/2026).
Bahkan, mirisnya, Bambang membeberkan ada salah satu penerima Kalpataru asal Papua yang sampai berniat mengembalikan trofinya karena merasa jerih payahnya tak lagi dihargai pasca turun dari panggung penganugerahan.
Lingkungan Bukan Sekadar Urusan Teknis
Bagi Bambang, kondisi ini adalah ironi besar. Para penerima Kalpataru adalah sosok-sosok yang telah berdarah-darah membuktikan dedikasi nyata dalam menjaga kelestarian alam di daerahnya. Akar masalahnya, kata Bambang, terletak pada sempitnya kacamata pemangku kebijakan dalam melihat isu lingkungan hidup.
Selama ini, para pegiat acap kali diposisikan hanya sebagai eksekutor teknis di lapangan—seperti mengurus sampah, menanam pohon, konservasi air, atau menjaga ketahanan pangan.
"Padahal, lingkungan hidup itu isu yang sangat holistik dan tidak bisa dilihat dari satu sektor saja. Ini berkaitan erat dengan pendidikan, ekonomi, budaya, kesehatan, tata ruang, hingga pembangunan daerah. Kalau peraih Kalpataru hanya dikerdilkan pada urusan teknis, potensi besar yang mereka miliki tidak akan pernah berkembang," tegasnya.
Mendorong Ekosistem Gerakan Terintegrasi
Ke depan, Bambang mendorong agar para pejuang lingkungan ini diberikan panggung strategis untuk merumuskan kebijakan dan memperkuat gerakan sosial di masyarakat. Sementara untuk urusan pelaksanaan teknis, biarlah diserahkan kepada para pakar di bidangnya.
"Kita tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Persampahan ada ahlinya, konservasi air ada ahlinya, ketahanan pangan juga demikian. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun ekosistem gerakan lingkungan yang terintegrasi, sehingga dampaknya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," papar Bambang.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen dalam konsep pentahelix—mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi perguruan tinggi, hingga komunitas—untuk merajut kolaborasi yang lebih kokoh bersama para peraih Kalpataru. Pengalaman panjang mereka adalah modal sosial yang tak ternilai harganya bagi Indonesia.
"Kalpataru itu bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah dan investasi bangsa. Jika mereka terus diberdayakan, mereka dapat menjadi motor penggerak lahirnya generasi baru pejuang lingkungan di berbagai pelosok daerah," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?