Tantangan dan Harapan Sistem Komunikasi Indonesia di Era Globalisasi Globalisasi Informasi: Antara Keterbukaan dan Disinformasi

 

Visualisasi jaringan komunikasi global yang menunjukkan cepatnya arus informasi lintas negara di era digital, sekaligus menggambarkan potensi penyebaran disinformasi tanpa batas.

ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM : Di era globalisasi saat ini, arus informasi berkembang sangat pesat dan tanpa batas. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Kemudahan ini membuat siapa saja dapat menjadi penyampai informasi dalam hitungan detik.

Keterbukaan informasi di era globalisasi dapat dipahami sebagai sebuah paradox of openness, di mana kemudahan akses informasi justru diiringi dengan meningkatnya penyebaran disinformasi. Keterbukaan ini memberikan akses informasi yang luas, cepat, dan murah. Hal ini membuat rakyat bisa mengetahui kebijakan pemerintah, data publik, dan berita dari berbagai sumber. Sementara itu, disinformasi juga memanfaatkan ruang terbuka yang sama untuk menyebarkan informasi palsu, setengah benar, atau sengaja dipelintir dengan niat jahat seperti manipulasi opini, provokasi, scam, dan destabilisasi, karena sekarang tidak ada gerbang yang ketat seperti dulu, di mana koran dan TV memiliki editor.

Seperti yang kita ketahui, disinformasi ini menyebar 6x lebih cepat daripada klarifikasi fakta. Algoritma media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook lebih menyukai konten yang memicu emosi tinggi seperti marah, takut, dan benci dibandingkan dengan konten yang akurat. Banyaknya informasi yang masuk menyebabkan information overload atau infoxication, di mana terlalu banyak informasi membuat otak manusia lelah dan lebih mudah percaya pada informasi yang sederhana serta sesuai dengan keyakinannya (confirmation bias).

Informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu dan memengaruhi semakin parah karena teknologi AI-generated content atau AI slop. Berita palsu, gambar, artikel, atau video yang sepenuhnya dibuat oleh Artificial Intelligence (termasuk teks sintesis, foto dan video palsu, serta website palsu) kini mudah dibuat, murah, dan cepat diramaikan di media sosial. Fenomena ini kadang disebut sebagai “slopaganda”, yaitu konten sampah yang sengaja dibuat untuk menciptakan kekacauan. Akibatnya, terjadi erosi kepercayaan publik secara besar-besaran karena masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi.

Menurut laporan World Economic Forum Global Risks Report 2026, disinformasi dan dampak buruk AI termasuk risiko global teratas dalam jangka pendek karena dapat memperburuk hampir semua masalah lain, mulai dari pemilu hingga krisis ekonomi.

Menurut saya, sistem komunikasi di era globalisasi saat ini sedang mengalami krisis kualitas, di mana kecepatan dan sensasi lebih diutamakan dibandingkan kebenaran. Algoritma, tekanan viralitas, serta perkembangan Artificial Intelligence telah menciptakan ekosistem informasi yang tidak sehat dan berpotensi merusak kepercayaan publik secara luas.

Di sisi lain, masyarakat juga turut berkontribusi dalam memperparah penyebaran disinformasi karena cenderung menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran kritis menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik.

Solusi yang dapat diberikan bukan dengan menutup keterbukaan, karena hal tersebut justru berbahaya dan dapat menjadi alasan untuk melakukan sensor berlebih, tetapi dengan memperkuat pertahanan melalui literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai kunci utama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan diri sendiri untuk mencari tahu sumber informasi, mengecek langsung di situs resmi, menggunakan reverse image search, fact checking tools, serta tidak terburu-buru dalam membagikan informasi kepada orang lain.

Meskipun pemerintah dan platform juga memiliki peran, seperti menyediakan regulasi dan fitur pelabelan konten berbasis AI serta deteksi deepfake lintas negara, pertahanan utama tetap berada pada diri kita sendiri. Keterbukaan informasi memang baik, tetapi tanpa literasi dan sikap skeptis yang sehat, hal tersebut justru dapat menjadi pintu masuk disinformasi. Semakin terbuka dunia, semakin kita membutuhkan “filter” untuk menyaring informasi yang kita terima.

Dengan demikian, sistem komunikasi di era globalisasi tidak hanya membutuhkan keterbukaan, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan kebenaran informasi. Seperti yang disampaikan oleh Drs. Widiyatmo Ekoputro, M.A. melalui gagasan “mengindonesiakan Indonesia”, masyarakat perlu tetap memiliki kesadaran kritis serta tidak kehilangan jati diri dalam menyikapi arus informasi yang semakin terbuka. Pandangan ini juga sejalan dengan Kaliza Nurfadila, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang menegaskan bahwa keterbukaan global harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi secara bijak agar tidak menjadi celah bagi berkembangnya disinformasi.