.png)
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - KPPN Madiun menggelar kegiatan Press Release Pelaksanaan APBN periode sampai dengan April 2026, Selasa (12/5) secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan satuan kerja di wilayah Madiun Raya.
Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pelaksanaan APBN hingga periode April 2026. Ia menegaskan bahwa kegiatan press release merupakan bentuk keterbukaan informasi publik atas kinerja pelaksanaan APBN, baik dari sisi belanja negara maupun transfer ke daerah.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan penguatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPPN Madiun. Pembangunan Zona Integritas ditegaskan bukan sekadar pemenuhan administrasi. Namun menjadi komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
Seluruh pegawai diharapkan terus menjaga integritas, mengedepankan akuntabilitas, serta memperkuat budaya anti gratifikasi guna mewujudkan institusi yang bersih dan terpercaya.
Sampai dengan April 2026, realisasi belanja APBN pada satuan kerja lingkup KPPN Madiun mencapai Rp3,3 triliun dari total pagu Rp8,7 triliun atau sebesar 37,93 persen.
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 10,70 persen secara year on year (YoY).
Penurunan dipengaruhi oleh perlambatan pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, sementara belanja transfer menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan capaian per kementerian/lembaga, realisasi tertinggi dicapai oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 42%, disusul Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebesar 36% dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 35%.
Sementara itu, berdasarkan kelompok pagu satuan kerja, capaian realisasi tertinggi pada cluster pagu di atas Rp50 miliar diraih oleh Lanud Iswahjudi sebesar 61 %. Pada cluster pagu Rp10 miliar hingga Rp50 miliar, capaian tertinggi diraih Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebesar 47 %.
Untuk cluster pagu Rp1 miliar hingga Rp10 miliar, MAN 1 Madiun mencatat realisasi sebesar 48 %. Sedangkan pada cluster pagu di bawah Rp1 miliar, capaian tertinggi diraih Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan dengan realisasi mencapai100%.
Sektor Transfer ke Daerah (TKD), total pagu tahun 2026 mencapai Rp5,95 triliun dengan realisasi hingga April sebesar Rp2,4 triliun atau sekitar 40%. Kabupaten dengan realisasi TKD terbesar adalah Ponorogo sebesar Rp584,5 miliar, diikuti Ngawi sebesar Rp570,7 miliar dan Magetan sebesar Rp515,3 miliar.
Secara rinci, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp1,6 triliun dari pagu Rp4,05 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp86 miliar dari pagu Rp344 miliar, serta Dana Desa mencapai Rp157 miliar dari pagu Rp292 miliar.
Adapun realisasi DAK Non Fisik BOK dan BOS mencapai Rp181 miliar dari pagu Rp415 miliar. Sedangkan DAK Non Fisik selain BOK dan BOS terealisasi Rp294 miliar dari pagu Rp777 miliar.
Hingga April 2026, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih belum terealisasi di seluruh pemerintahdaerah wilayah kerja KPPN Madiun.
Melalui kegiatan ini, KPPN Madiun berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Seluruh pemangku kepentingan pun dapat terus diperkuat guna menjaga kualitas pelaksanaan APBN yang efektif, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat. (KPPN Madiun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?