.png)
Gubernur Khofifah Optimistis Pertahankan WTP, Tekankan Penguatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM:Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus terus meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyampaikan optimismenya bahwa Jawa Timur dapat kembali mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2015 hingga 2024.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur. Meski demikian, ia menegaskan bahwa mempertahankan WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
“Keberhasilan ini tentu kita syukuri bersama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan agar kualitas tata kelola keuangan semakin baik,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Salah satunya melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, pemanfaatan SIPD perlu terus diperkuat, khususnya dalam memastikan ketepatan pencatatan serta pelaporan keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memaparkan sejumlah capaian kinerja ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,33 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 14,40 persen, serta terhadap Pulau Jawa sebesar 25,29 persen.
Selain itu, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin baik.
Kinerja investasi Jawa Timur juga mencatatkan capaian sebesar Rp147,7 triliun, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, ekspor tumbuh 16,61 persen dan misi dagang dalam maupun luar negeri menghasilkan transaksi lebih dari Rp20 triliun.
Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan Jawa Timur pada tahun 2025 berada di kisaran 9,3 persen dan menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, Khofifah menilai hal tersebut tetap menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
“Hal ini menjadi refleksi bagi kita semua, sekaligus pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama,” katanya.
Khofifah juga mengingatkan adanya dinamika global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, mulai dari tekanan geopolitik hingga volatilitas harga pangan dan energi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, penguatan belanja produktif serta refocusing anggaran pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan.
Selain itu, dukungan terhadap Program Strategis Nasional juga menjadi prioritas, mulai dari ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga pengembangan industri dan perlindungan sosial.
“Tantangan ke depan bukan hanya pada kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi memastikan value for money, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bobby Adhityo Rizaldi menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi SIPD.
Ia meminta kepala daerah memastikan implementasi sistem berjalan optimal, termasuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Menurutnya, salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi opini laporan keuangan adalah ketidaktepatan pencatatan aset.
“Pencatatan aset yang tidak tepat bisa menjadi salah satu hal yang menghambat bahkan menurunkan opini. Karena itu kami minta agar dilakukan identifikasi dan mitigasi secara serius,” ujarnya.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan kualitas tata kelola keuangan di Jawa Timur semakin meningkat dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?