Menyakitkan, Senator DPD RI Lia Istifhama Minta Tak Ada Drama Pemecatan Jelang Lebaran

Senator DPD RI Lia Istifhama Minta Tak Ada Drama Pemecatan Jelang Lebaran

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengingatkan dunia usaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menjelang Lebaran. Menurutnya, PHK bukan sekadar persoalan administratif perusahaan, melainkan menyangkut martabat dan hak asasi pekerja.

“PHK itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau dilakukan sepihak tanpa dasar yang jelas. Itu bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Lia saat ditemui di Surabaya, Sabtu (28/02/2026).

Keponakan Khofifah Indar Parawansa tersebut menyampaikan pernyataan itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia mengaku pernah mengalami PHK saat bekerja di sebuah perusahaan minuman di Surabaya.

Menurut Lia, saat itu dirinya berkontribusi dalam memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang sebelumnya mengalami tekanan finansial disebut berhasil mencatatkan surplus. Bahkan, sejumlah piutang yang sebelumnya sulit tertagih berhasil dipulihkan.

“Perusahaan yang awalnya tidak sehat, akhirnya bisa surplus. Piutang-piutang yang macet berhasil kami tagih. Secara kinerja, saya berprestasi,” ujarnya.

Namun situasi berubah ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Lia mengaku hanya menitipkan kalender kepada rekan sesama karyawan sebagai bagian dari sosialisasi pencalonannya. Tak lama setelah itu, ia diberhentikan.

“Dalam kontrak kerja tidak ada klausul yang mewajibkan saya berhenti jika mencalonkan diri. Tapi tiba-tiba saya diberhentikan,” katanya.

Menurut Lia, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa perlindungan terhadap pekerja harus semakin diperkuat, terlebih menjelang momentum Lebaran ketika kebutuhan ekonomi keluarga meningkat.

Ia menilai, PHK sepihak tanpa dasar hukum yang kuat bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi pekerja, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis pekerja dan keluarganya.

“Menjelang Lebaran, pekerja sedang mempersiapkan kebutuhan keluarga. Kalau tiba-tiba diberhentikan tanpa kejelasan, itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan,” tandasnya.

Lia pun meminta pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk mekanisme PHK yang adil dan transparan.

“Perusahaan tentu punya hak melakukan evaluasi kinerja. Tetapi harus sesuai aturan. Jangan sampai ada kesewenang-wenangan,” ujarnya.

Ia berharap dunia usaha dan pemerintah dapat bersinergi menjaga stabilitas