.png)
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, angkat bicara terkait pentingnya perlindungan hak politik pekerja setelah mengaku pernah diberhentikan dari perusahaan tempatnya bekerja tak lama setelah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.
DPD RI cantik Lia Istifhama menilai, pencalonan dalam kontestasi politik merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, menurutnya, tidak seharusnya langkah tersebut dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), selama tidak ada pelanggaran terhadap kontrak kerja.
“Dalam kontrak kerja saya tidak ada klausul yang mewajibkan berhenti jika mencalonkan diri. Tapi setelah menitipkan kalender ke sesama karyawan, saya diberhentikan,” ujar Lia, Sabtu (28/02/2026).
Ia menuturkan, keputusan tersebut datang di tengah rekam jejak profesionalnya yang dinilai positif. Lia mengklaim selama bekerja dirinya turut berkontribusi dalam memperbaiki kondisi perusahaan, termasuk membantu perusahaan keluar dari tekanan finansial hingga mencatatkan surplus.
“Secara profesional, saya bekerja dengan baik. Perusahaan menjadi sehat. Sejumlah piutang macet juga berhasil kami tagih. Tapi keputusan itu tetap terjadi,” ungkapnya.
Menurut Lia, pengalaman tersebut menjadi refleksi penting bahwa ruang kerja tidak boleh menjadi tempat pembatasan hak politik warga negara secara terselubung. Ia menegaskan, demokrasi bukan hanya berlangsung di ruang publik, tetapi juga harus dijaga dalam lingkungan kerja.
“Demokrasi harus dijaga, termasuk di ruang kerja. Jangan sampai ada tekanan atau intimidasi terselubung terhadap pekerja yang menggunakan hak politiknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lia meminta pemerintah memperkuat regulasi serta pengawasan ketenagakerjaan agar praktik PHK tidak disalahgunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpolitik. Ia menilai, perlindungan terhadap hak politik pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jangan sampai pekerja takut menggunakan hak politiknya karena khawatir kehilangan pekerjaan. Negara harus hadir memberi kepastian hukum,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?