KPPN Madiun Sampaikan Kinerja APBN Januari 2026, Tekankan Integritas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

KPPN Madiun Sampaikan Kinerja APBN Januari 2026,  Tekankan Integritas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

MADIUN | JAMTINSATUNEWS.COM -
KPPN Madiun melaksanakan kegiatan Press Release APBN periode Januari Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (19/2) pukul 13.30 s.d. 15.00 WIB secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengelola keuangan satuan kerja mitra, serta perwakilan pemerintah daerah lingkup Madiun Raya.
Kegiatan diawali sambutan Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola keuangan Satker mitra. Pun kepada Kepala BPKAD dan Bappeda Kota/Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin sehingga pelaksanaan APBN hingga Januari 2026 dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan press release ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik atas realisasi belanja negara dan Transfer ke Daerah (TKD) periode Januari 2026 di lingkup KPPN Madiun.

Foto dokumen KPPN Madin

Tekankan Integritas di Awal Tahun Anggaran

Sebelum memaparkan kinerja APBN, Kepala KPPN Madiun menyampaikan materi singkat sebagai injeksi kepatuhan internal. Beliau mengajak seluruh stakeholders untuk menjaga integritas dalam setiap layanan yang diberikan.

Mengingat potensi peningkatan volume SPM di awal tahun anggaran serta momentum perayaan hari besar, beliau menegaskan bahwa segala bentuk pemberian kepada pegawai KPPN Madiun termasuk dalam kategori gratifikasi dan tidak diperkenankan.

Selanjutnya untuk kinerja pelaksanaan Anggaran awal Tahun 2026, Kepala KPPN Madiun menyampaikan total pagu APBN lingkup KPPN Madiun Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,533 triliun, terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp2,641 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp5,891 triliun.

Hingga akhir Januari 2026, realisasi belanja K/L mencapai Rp179 miliar atau 12 persen dari pagu sekitar Rp1,5 triliun pada 52 satker. Sementara itu, realisasi TKD tercatat sebesar Rp886 miliar atau 16,09 persen dari total pagu Rp5,51 triliun.

Penyaluran TKD terbesar berada pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Non Fisik, dan Dana BOS yang secara langsung menopang belanja pegawai, sektor pendidikan, serta layanan dasar masyarakat di Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, dan Kota Madiun.

“APBN hadir di daerah sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pembangunan. Semakin cepat dan tepat realisasinya, semakin besar dampaknya terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dengan tren realisasi yang positif di awal tahun, APBN diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong percepatan pembangunan di Madiun Raya sepanjang 2026. (KPPN Madiun)