.png)
DPD RI Lia Istifhama
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Sebuah petisi yang menyerukan agar Pemerintah Indonesia menarik diri dari Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) kini menjadi buah isu nasional. Petisi yang dipublikasikan di platform Change.org dan direspon oleh tokoh-tokoh publik termasuk DPD RI Lia Istifhama ini merefleksikan pentingnya evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang baru dibentuk tersebut.
Warga Indonesia dan tokoh akademisi telah menandatangani petisi itu sebagai bentuk protes terhadap keputusan Indonesia bergabung dengan BoP, yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upaya menyelesaikan krisis pascakonflik di Gaza.
Evaluasi utama para pendukung petisi menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian tidak sepenuhnya mencerminkan sikap netral dan pro-Palestina, bahkan dipandang berpotensi menguntungkan pihak yang mereka nilai kurang berpihak pada kemerdekaan Palestina.
Menanggapi gelombang protes dan petisi tersebut, Senator Lia Istifhama dari DPD RI menegaskan bahwa gerakan itu bukan semata oposisi, tetapi suara rakyat yang ingin agar posisi Indonesia lebih konsisten dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan kedaulatan rakyat Palestina.
Ning Lia menekankan bahwa tindakan ini adalah bagian dari aspirasi publik yang ingin melihat kebijakan luar negeri Indonesia tetap berlandaskan nilai aspiratif, humanis, dan berpihak kepada korban konflik sipil.
Menurut Ning Lia, pertanyaan besar yang terus mengemuka adalah apakah kehadiran Indonesia dalam BoP benar-benar efektif membawa pengaruh positif bagi rakyat Gaza, atau justru memberikan ruang bagi agenda geopolitik negara kuat yang ada di dalam dewan tersebut. Mengingat selama ini Presiden Prabowo adalah pemimpin yang terang terangan berani menyuarakan dukungan perjuangan rakyat Palestina.
Langkah ini muncul di tengah perdebatan publik yang semakin intens tentang relevansi dan manfaat Indonesia bergabung dalam BoP.
"Hingga hari ini Israel masih terus menyerang Gaza. Trump seolah tutup mata. Palestina jauh dari kata perdamaian. Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) tidak bertaring menghadapi invasi Israel yang tiada henti, tidak ada pengaruh signifikan kehadiran BoP terhadap perdamaian dunia, termasuk di Palestina," ujar Ning Lia.
Sementara itu, pemerintah sendiri menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat diplomasi dan memperjuangkan perdamaian serta stabilisasi Gaza melalui forum internasional.
Namun, sejumlah tokoh dan organisasi sosial menilai bahwa struktur Dewan Perdamaian masih sarat kepentingan besar, termasuk keterlibatan tokoh seperti Perdana Menteri Israel dan kepemimpinan Trump dalam struktur BoP.
Sejumlah elemen masyarakat juga mempertanyakan langkah Indonesia karena menurut mereka forum seperti ini belum tentu mengakomodasi suara Palestina secara proporsional. Pendapat lain muncul karena posisi Palestina belum tampak kuat dalam struktur Dewan Perdamaian itu sendiri, sementara negara-negara adidaya menjadi aktor dominan dalam proses pengambilan keputusan.
Meski begitu, ada juga suara pro-keikutsertaan yang menilai bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk menyuarakan kemanusiaan dan hak rakyat Palestina langsung di forum internasional, memperluas diplomasi Indonesia di panggung global.
Dengan dinamika dan perdebatan yang terus berkembang, langkah peninjauan kembali keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace kini menjadi topik hangat yang tak hanya menyita perhatian politikus dan aktivis, tetapi juga masyarakat luas yang ingin melihat peran Indonesia lebih tegas dalam masalah kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?