DPD RI Lia Istifhama Siap Kawal Usulan Sekda Jatim Soal DBHCHT untuk Kesehatan

 DPD RI Lia Istifhama Siap Kawal Usulan Sekda Jatim, DBHCHT Didorong Tak Hanya untuk Kesehatan

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar tidak lagi terbatas hanya pada sektor kesehatan dan program yang berkaitan langsung dengan petani tembakau. Menurutnya, kebijakan pembatasan tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan daerah saat ini.

Hal itu disampaikan Adhy Karyono dalam pertemuan bersama anggota DPD RI asal Jawa Timur di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (7/1/2026). Ia mengungkapkan bahwa alokasi DBHCHT untuk sektor kesehatan di Jawa Timur saat ini sudah sangat optimal, bahkan cenderung penuh.

“Kalau untuk kesehatan, DBHCHT di Jawa Timur sudah sangat optimal. Bahkan bisa dikatakan penuh. Maka ke depan, kami berharap tidak ada lagi pembatasan bahwa DBHCHT hanya boleh untuk kesehatan dan petani rokok saja,” ujar Adhy.

Ia menilai, fleksibilitas pemanfaatan DBHCHT sangat dibutuhkan agar dana tersebut dapat dialokasikan ke sektor-sektor strategis lain, seperti pendidikan, sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan infrastruktur daerah. Sektor pendidikan, misalnya, masih membutuhkan dukungan anggaran besar untuk peningkatan sarana-prasarana maupun kesejahteraan tenaga pendidik.

“Begitu pula sektor sosial dan infrastruktur yang beririsan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil cukai,” tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, DPD RI Lia Istifhama, senator asal Jawa Timur, menyatakan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tingkat pusat. Menurutnya, regulasi terkait DBHCHT memang sudah saatnya dievaluasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan riil daerah.

“Manfaat DBHCHT akan jauh lebih besar jika penggunaannya tidak dibatasi hanya pada sektor kesehatan. Pendidikan, sosial, dan infrastruktur juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat. Ini yang akan kami kawal dan perjuangkan,” tegas Lia Istifhama.

Ia menekankan bahwa Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penerima DBHCHT terbesar memiliki kepentingan besar agar dana tersebut benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat. Karena itu, keadilan fiskal bagi daerah penghasil cukai harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Lia Istifhama juga menegaskan peran strategis DPD RI sebagai jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional, khususnya dalam evaluasi regulasi fiskal. Ia memastikan isu perluasan pemanfaatan DBHCHT akan menjadi salah satu agenda penting yang dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional.

“DPD RI akan terus mendorong agar kebijakan fiskal berpihak pada kebutuhan nyata daerah, sehingga DBHCHT bisa dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya.