.png)
DPD RI Lia Istifhama Dorong Pesantren Masuk e-Catalog Negara, Perkuat Ekonomi Berbasis Komunitas
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Jawa Timur mulai membuka peluang baru bagi pesantren. Melalui optimalisasi sistem e-catalog, produk-produk pesantren kini didorong untuk masuk ke dalam ekosistem belanja negara. Anggota DPD RI Lia Istifhama, Komite III asal Jawa Timur, menilai langkah ini sebagai terobosan strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Menurut Lia Istifhama, pesantren selama ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor makanan dan minuman, konveksi, percetakan, hingga berbagai jasa. Namun keterbatasan akses pasar membuat banyak produk pesantren hanya berputar di lingkungan internal. Digitalisasi pengadaan pemerintah dinilai menjadi pintu masuk penting agar pesantren dapat terhubung langsung dengan pasar negara.
“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat ekonomi umat. Ketika negara membuka akses melalui e-catalog, pesantren memiliki peluang nyata untuk terlibat dalam belanja pemerintah,” ujar DPD RI Lia Istifhama.
Ia menjelaskan, Jawa Timur sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan e-catalog telah menyiapkan ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha lokal masuk secara bertahap, termasuk pesantren. Sistem digital ini, kata Lia, membuat proses pengadaan lebih transparan, akuntabel, dan terukur, sehingga produk pesantren dapat bersaing secara sehat berdasarkan kualitas dan harga.
Lia menargetkan mulai tahun 2026, produk-produk pesantren dapat terlibat lebih luas dalam belanja pemerintah. Menurutnya, keterlibatan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai usaha pesantren, tetapi juga menimbulkan efek sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Ketika pesantren diberdayakan, yang bergerak bukan hanya unit usaha, tetapi juga santri, alumni, dan masyarakat sekitar. Inilah ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjungan dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan agar pesantren benar-benar siap masuk ke dalam sistem pengadaan digital. Mulai dari pemenuhan legalitas usaha, standar kualitas produk, hingga kemampuan memanfaatkan platform digital harus dipersiapkan secara matang. Negara, menurut Lia, tidak boleh hanya membuka sistem, tetapi juga memastikan kesiapan para pelaku.
“Pesantren harus didampingi, bukan dilepas begitu saja. Kalau ingin sistem ini inklusif, negara harus hadir dari hulu ke hilir,” katanya.
Selain memperluas akses ekonomi, Lia menilai keterlibatan pesantren dalam e-catalog juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Belanja pemerintah tidak lagi hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga menjangkau komunitas yang selama ini menjadi pilar sosial masyarakat.
“Belanja negara harus memberi dampak sosial. Ketika pesantren dilibatkan, negara sedang memperkuat fondasi ekonomi rakyat,” pungkas DPD RI Lia Istifhama.
Transformasi digital pengadaan di Jawa Timur pun dinilai tidak semata soal efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi arah baru pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, dengan pesantren sebagai salah satu aktor penting di dalamnya. ANS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?