.png)
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM -
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun menyampaikan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 hingga periode November 2025., Senin, 15/12/2025.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut bertujuan memberikan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah di wilayah kerja KPPN Madiun.
Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono menyampaikan paparan secara langsung kepada peserta dari jajaran Satuan Kerja dan Pemda Mitra kerja KPPN Madiun. Hingga akhir November 2025, realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mitra KPPN Madiun menunjukkan kinerja yang cukup baik.
Dari total pagu sebesar Rp 10,432 triliun, realisasi belanja telah mencapai Rp9,894 triliun atau sebesar 94.84 persen. Capaian ini relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan tingkat realisasi sebesar 92,62 persen.
Secara jenis belanja, Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp2.040 miliar atau 96.43 persen dari pagu Rp2.116 miliar. Angka ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 4.87 persen secara tahunan (year on year). Sementara itu, pada periode yang sama tahun 2024, realisasi Belanja Pegawai tercatat sebesar 92.37 persen, dari pagu 2.106 miliar.
Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi belanja satker K/L di Kabupaten Magetan mencatatkan persentase tertinggi dengan capaian 96,97 persen dari pagu Rp310 miliar. Disusul Kabupaten Madiun yang merealisasikan belanja sebesar 94,55 persen dari pagu Rp285 miliar, serta Kabupaten Ngawi sebesar 92,67 persen dari pagu Rp366 miliar.
Sementara itu, Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun masing-masing mencatat realisasi sebesar 90,22 persen dan 89.17 persen dari pagu yang tersedia. Secara umum, realisasi belanja satker K/L di seluruh wilayah kerja KPPN Madiun menunjukkan tren positif dan merata.
Selain itu, persentase realisasi belanja tertinggi dan terendah juga dianalisis berdasarkan klaster pagu, mulai dari satker dengan pagu di atas Rp50 miliar hingga satker dengan pagu di bawah Rp1 miliar. Analisis ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran pada sisa periode tahun berjalan.
Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD) total pagu TKD lingkup KPPN Madiun pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7,58 triliun. Hingga November 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp7,30 triliun atau sekitar 96,22 persen.
Komponen TKD tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Non Fisik (DNF),q serta Insentif Fiskal.
Untuk wilayah Kota Madiun, total pagu TKD tercatat sebesar Rp761,34 miliar dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari 95,42 persen. Sementara Kabupaten Madiun memiliki total pagu TKD sebesar Rp1,59 triliun. Kabupaten lainnya seperti Ponorogo, Magetan, dan Ngawi juga menunjukkan tingkat penyaluran TKD yang tinggi dengan rata-rata realisasi di atas 90 persen.
Hingga akhir November 2025, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di wilayah kerja KPPN Madiun menunjukkan kinerja yang cukup positif. Dari total pagu sebesar Rp59,8 miliar, telah terealisasi Rp57,12 miliar atau 82,08 persen.
Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan fisik yang didanai DAK, meskipun masih terdapat variasi kinerja antar daerah. Kabupaten Madiun mencatatkan kinerja realisasi tertinggi, dengan serapan mencapai 97,93 persen. Dari pagu Rp14,70 miliar, realisasi telah mencapai Rp14,39 miliar.
Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang relatif optimal. Dari sisi nominal, Kabupaten Ponorogo menjadi daerah dengan pagu dan realisasi terbesar. Dengan pagu Rp32,73 miliar, realisasi telah mencapai Rp27,89 miliar atau 85,19 persen. Kontribusi Ponorogo sangat signifikan terhadap total realisasi DAK Fisik di wilayah KPPN Madiun.
Sementara itu, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi mencatatkan realisasi masing-masing 67,65 persen dan 67,19 persen. Angka ini menunjukkan masih adanya ruang percepatan penyelesaian kegiatan fisik menjelang akhir tahun anggaran.
Kota Madiun mencatatkan realisasi sebesar 75,40 persen dari pagu Rp4,57 miliar. Meskipun belum optimal, capaian ini masih berada di atas 70 persen dan berpotensi meningkat seiring penyelesaian kegiatan yang berjalan.
Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik di wilayah kerja KPPN Madiun hingga November 2025 menunjukkan hasil sangat optimal. Dari total pagu sebesar Rp430 miliar, realisasi telah mencapai Rp422,7 miliar atau 98,27 persen. Capaian ini menandakan penyaluran dana yang mendukung sektor pendidikan dan kesehatan melalui BOS dan BOK berjalan tepat waktu dan efektif.
Melalui press release ini, KPPN Madiun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kualitas belanja negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.
KPPN Madiun juga mengimbau seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah agar terus mengakselerasi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga APBN dapat berperan optimal sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (KPPN Madiun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?