.png)
Kisruh di Balik Terpilihnya Ketua DPD Golkar Kota Malang: Diduga Belum Kantongi Ijazah S1
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Suasana politik kota Malang kembali memanas setelah terpilihnya Djoko Prihatin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Malang periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar yang digelar pada Minggu, 14 Desember 2025. Namun kemenangan tersebut langsung menuai kontroversi tajam karena dugaan kuat bahwa Djoko belum memenuhi salah satu syarat administrasi penting: ijazah sarjana (S1).
Menurut aturan pelaksanaan Musda yang berlaku, calon pemimpin struktural partai tingkat daerah wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, termasuk minimal berpendidikan D3 atau Sarjana Strata 1 (S1). Namun bukti yang ada saat ini menunjukkan Djoko Prihatin diduga belum memiliki ijazah tersebut, meski telah dipilih menjadi Ketua DPD Golkar Kota Malang. Hal ini langsung memicu kritik dari sejumlah kader internal partai.
Reaksi keras datang dari internal organisasi. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Bambang AR, mengecam jalannya proses Musda yang menurutnya penuh kekeliruan prosedural. Ia menilai pelaksanaan Musda berlangsung “sepihak” dan tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Pelaksanaan Musda tidak melalui mekanisme yang benar. Proses dilakukan sepihak, tidak berdasar dari AD/ART, maka kami nyatakan sikap menolak hasil Musda itu,” tegas Bambang kepada media.
Tak hanya pernyataan, Bambang bersama sejumlah kader lainnya bahkan mengambil langkah simbolis dengan menyegel kantor DPD II Golkar Kota Malang sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bukti kekecewaan yang mendalam di kalangan internal partai.
Aksi protes internal semakin memanas ketika hampir 90 persen kader DPD Golkar Kota Malang disebut-sebut melakukan walkout (meninggalkan ruangan) saat proses pengambilan keputusan berlangsung di Surabaya. Meskipun demikian, Musda tetap dilanjutkan dan menghasilkan Djoko Prihatin sebagai ketua terpilih.
“Kami akan konsolidasi mulai dari bawah hingga akar rumput untuk menyelamatkan Golkar Kota Malang,” ujar salah satu kader yang ikut menolak hasil Musda tersebut.
Menanggapi hal tersebut Joko Prihatin menyampaikan klarifikasikanya soal ijazah dan penyegelan.
Joko Prihatin mengaku mendaftar di Tri Sakti pada 1997 menempuh pendidikan 8 semester lalu mengundurkan diri.
"Pada tahun 2024 ada acara di kampus Asia, ketemu dan tanya Bu Rektor apa ada program Dikti. Dijawab ada program RPL. Rekayasa Pengalaman Lampau. Bisa dari pengalaman organisasi atau pengalaman memimpin perusahaan. Saya diminta CV, termasuk keterangan pernah ketua HMI dan kadin serta transkrip nilai sehingga tidak perlu ikut kuliah dari awal. Masuk 2024. Hanya Ujian skripsi, sudah saya lakukan pada 28 November 2025. Saya minta surat keterangan lulus, Fbruari yudisium," ujar Joko.
" Saya konsultasi pada panitia musda diperbolehkan," ujar Joko
Soal penyegelan kantor Joko menanggapi biasa biasa saja karena tidak ada yang dilanggar.
"Sikap nyegel kantor oleh kader itu biasa biasa saja. Musda sudah ditetapkan. Tidak ada pelanggaran ad art, itu yang saya sampaikan pada DPP," ucapnya seraya menyebutkan akan konsolidasi.
"Saya tidak akan melakukan apa apa. Harapan saya kita bisa duduk bareng, konsolidasi dengan DPD Golkar kota Malang," ungkapnya.
Kontroversi ini tidak hanya menjadi isu internal partai, tetapi juga berpotensi memengaruhi posisi Golkar dalam dinamika politik lokal Kota Malang. Di tengah persiapan menghadapi pemilihan umum dan agenda politik mendatang, Golkar harus mencari cara meredam konflik internal agar tidak berdampak pada kepercayaan publik. ANS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?