Kisruh di Balik Terpilihnya Ketua DPD Golkar Kota Malang: Diduga Belum Kantongi Ijazah S1

 
Kisruh di Balik Terpilihnya Ketua DPD Golkar Kota Malang: Diduga Belum Kantongi Ijazah S1

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Suasana politik kota Malang kembali memanas setelah terpilihnya Djoko Prihatin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Malang periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar yang digelar pada Minggu, 14 Desember 2025. Namun kemenangan tersebut langsung menuai kontroversi tajam karena dugaan kuat bahwa Djoko belum memenuhi salah satu syarat administrasi penting: ijazah sarjana (S1).

Menurut aturan pelaksanaan Musda yang berlaku, calon pemimpin struktural partai tingkat daerah wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, termasuk minimal memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S1). Namun bukti yang ada saat ini menunjukkan Djoko Prihatin diduga belum memiliki ijazah tersebut, meski telah dipilih menjadi Ketua DPD Golkar Kota Malang. Hal ini langsung memicu kritik dari sejumlah kader internal partai.

Reaksi keras datang dari internal organisasi. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Bambang AR, mengecam jalannya proses Musda yang menurutnya penuh kekeliruan prosedural. Ia menilai pelaksanaan Musda berlangsung “sepihak” dan tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Pelaksanaan Musda tidak melalui mekanisme yang benar. Proses dilakukan sepihak, tidak berdasar dari AD/ART, maka kami nyatakan sikap menolak hasil Musda itu,” tegas Bambang kepada media.

Tak hanya pernyataan, Bambang bersama sejumlah kader lainnya bahkan mengambil langkah simbolis dengan menyegel kantor DPD II Golkar Kota Malang sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bukti kekecewaan yang mendalam di kalangan internal partai.

Aksi protes internal semakin memanas ketika hampir 90 persen kader DPD Golkar Kota Malang disebut-sebut melakukan walkout (meninggalkan ruangan) saat proses pengambilan keputusan berlangsung di Surabaya. Meskipun demikian, Musda tetap dilanjutkan dan menghasilkan Djoko Prihatin sebagai ketua terpilih.

“Kami akan konsolidasi mulai dari bawah hingga akar rumput untuk menyelamatkan Golkar Kota Malang,” ujar salah satu kader yang ikut menolak hasil Musda tersebut.

Kontroversi ini tidak hanya menjadi isu internal partai, tetapi juga berpotensi memengaruhi posisi Golkar dalam dinamika politik lokal Kota Malang. Di tengah persiapan menghadapi pemilihan umum dan agenda politik mendatang, Golkar harus mencari cara meredam konflik internal agar tidak berdampak pada kepercayaan publik.

Peristiwa ini memperlihatkan betapa dinamika internal partai politik dapat menjadi sangat kompleks. Di satu sisi, semangat kader partai yang menuntut mekanisme yang adil dan sesuai aturan menunjukkan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses demokrasi internal. Di sisi lain, penyelesaian konflik ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan baru Golkar Kota Malang dalam menjaga soliditas partai dan kepercayaan publik menjelang agenda politik berikutnya. ANS