Ketika AI Mulai Menentukan Arah Pemerintahan Masa Depan

Penyerahan sertifikat di Guest Lecture (Sumber : Humas UMM) 

MALANG, JATIMSATUNEWS.COM — Kecerdasan buatan bukan lagi sekadar urusan teknisi atau perusahaan teknologi raksasa. Perlahan, tetapi pasti, AI mulai masuk ke jantung pemerintahan. Dari pengambilan keputusan berbasis data hingga layanan publik digital, teknologi ini ikut menentukan wajah negara di masa depan.

Isu inilah yang dibedah dalam International Guest Lecture yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada akhir Desember 2025. Mengusung tema Innovation and Digital Transformation for Future Government, forum ini menghadirkan dua perspektif internasional dari Pakistan dan Turki untuk mengajak mahasiswa melihat pemerintahan digital dari sudut yang lebih luas.

Pemateri pertama, Muhammad Younus dari TPL Logistics Pvt Ltd, Pakistan, menyoroti kekuatan sekaligus paradoks kecerdasan buatan. AI, menurutnya, mampu mengotomatisasi sekitar 64 hingga 69 persen waktu kerja yang sebelumnya habis untuk pengumpulan dan pengolahan data. Artinya, proses pengambilan keputusan bisa berlangsung jauh lebih cepat dan presisi.

Namun, di balik efisiensi itu, ada biaya yang sering luput dibicarakan. Younus mengingatkan bahwa pengembangan AI membutuhkan sumber daya yang besar, terutama energi dan air. Ia menyebut, produksi satu gambar berbasis AI saja bisa menghabiskan lebih dari 2 kWh energi dan hampir 4 liter air. Jika teknologi ini diadopsi secara masif oleh pemerintahan, persoalan lingkungan bukan lagi isu pinggiran.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pengembangan AI yang berkelanjutan. Optimalisasi model, efisiensi perangkat keras, dan penggunaan energi terbarukan menjadi syarat mutlak jika AI ingin menjadi solusi, bukan masalah baru.

Sementara itu, perspektif pemerintahan dibedah oleh Dr. Onur Kulac dari Pamukkale University, Turki. Ia menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah peran negara secara mendasar. Pemerintah tidak lagi cukup berperan sebagai regulator atau penyedia layanan, tetapi harus bertransformasi menjadi fasilitator dan platform kolaborasi bagi warga.

Menurut Dr. Onur, inovasi di sektor publik berbeda dengan inovasi di sektor bisnis. Tujuannya bukan keuntungan, melainkan penciptaan nilai publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tanpa inovasi, birokrasi akan tertinggal menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks.

Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak bisa dimaknai sebatas digitalisasi layanan. Perubahan organisasi, budaya kerja, dan pola pikir aparatur menjadi kunci. Dr. Onur mencontohkan sistem e-Government Gateway di Turki yang berhasil memangkas jalur birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan melalui sistem digital terintegrasi.

Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, diskusi ini menjadi pengingat bahwa masa depan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola teknologi secara etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada warga negara.

Di tengah wacana besar tentang smart government dan pemerintahan berbasis AI, pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan digunakan, tetapi sejauh mana negara siap mengendalikan arah penggunaannya. Dan di sinilah peran generasi muda, termasuk mahasiswa, menjadi krusial. (raf)