.png)
Anggota MPR RI dari DPD, Dr. Lia Istifhama . Menyanggapi pemaparan Yasonna tentang kelemahannya terhadap demokrasi
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM: Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu, 3 Desember 2025. Forum reformasi yang berisi para anggota MPR RI, peminjam, hingga pakar politik ini membahas berbagai tantangan serius yang mengancam kualitas demokrasi Indonesia setelah dua dekade.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Prof. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc., Ph.D., Dr. Andreas Hugo Pareira, IGN Kesuma Kelakan, H. Hasan Basri Agus, Dr. Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Amalia Anggraini, Ust. Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Dr. Lia Istifhama , Jupri Mahmud, dan Aji Mirni Mawarni. Diskusi berlangsung hangat, dengan pertukaran gagasan, sanggahan, serta pembahasan mendalam mengenai dinamika demokrasi nasional.
Ketua Kelompok I BP MPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa fenomena tergelincirnya demokrasi —penurunan kualitas demokrasi meski struktur politik tampak stabil—merupakan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.
“Jika kualitas demokrasi menurun, yang terancam bukan hanya sistem politik, tetapi juga keinginan terhadap kehidupan berbangsa ke depan,” tegas Yasonna.
Ia menambahkan, posisi Badan Pengkajian MPR RI yang bersifat non-fraksional memungkinkan lembaga tersebut mengajukan rekomendasi tujuan untuk penguatan sistem ketatanegaraan jangka panjang.
Dalam paparannya, pakar politik Prof. Burhanuddin menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia menyebut Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam hal biaya politik, sebuah ironi bagi negara yang menjunjung prinsip vox populi, vox dei .
“Pertanyaannya: apakah publik dan elite benar-benar memandang demokrasi sebagai instrumen bernegara, bukan arena transaksi kekuasaan?” katanya.
Burhanuddin menekankan pentingnya desain pendidikan politik yang mampu meningkatkan rasionalitas pemilih di tengah arus pragmatisme dan dominasi media sosial.
Di antara para peserta, perhatian publik memperhatikan kontribusi pemikiran anggota MPR RI dari DPD, Dr. Lia Istifhama . Menyanggapi pemaparan Yasonna tentang ancaman tergelincirnya demokrasi , Lia menilai isu tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Jika Prof Yasonna menyampaikan ancaman tergelincirnya demokrasi, maka ini isu yang tidak bisa kita anggap ringan. Relevansinya sangat besar bagi keinginan demokrasi kita,” ujar Ning Lia.
Peraih DetikJatim Award 2025 ini juga mengapresiasi Prof. Burhanuddin yang menampilkan potret kedaulatan rakyat dalam bingkai Demokrasi Pancasila. Menurut Lia, pertanyaan mendasar saat ini adalah apakah semua pihak memandang demokrasi sebagai bagian penting kehidupan berbangsa.
“Di era pragmatisme dan media sosial saat ini, bagaimana skema demokrasi mampu menciptakan politik pendidikan sehingga preferensi pemilih menjadi lebih rasional?” tanyanya.
Menanggapi pemaparan terkait isu Pilkada secara langsung, Lia juga mengusulkan perlunya pendekatan baru untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat.
“Apakah skema dukungan maksimal dalam Pilkada perlu dipertimbangkan, bukan hanya dukungan minimal? Ini penting sebagai stimulus partisipasi politik masyarakat,” papar Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jatim versi ARCI tersebut.
Ia juga menyoroti fenomena biaya politik tinggi yang tidak diiringi peningkatan kualitas representasi. Lia menyebutnya sebagai “tamparan demokrasi” yang harus disadari semua pihak.
Lia juga menekankan pentingnya penguatan haluan negara atau urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang. Menurutnya, pembangunan nasional kehilangan grand design akibat pergantian pemerintahan yang selalu menghadirkan prioritas baru.
“Bagaimana saran efektif agar ada sinergi positif antara hasil kontestasi demokrasi dengan peta politik nasional? Kita ingin pembangunan tidak terjebak chauvinisme politik yang menghambat kolaborasi no one left behind dalam pembangunan,” tegas keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu.
FGD ini merupakan bagian dari upaya Kelompok I BP MPR RI untuk mencegah penyusunan kualitas demokrasi nasional, sekaligus merekomendasikan rekomendasi kebijakan kenegaraan yang dapat menjaga stabilitas politik, meningkatkan rasionalitas pemilih, dan memastikan pembangunan nasional berjalan konsisten sesuai RPJMN dan program strategis nasional.
“Dengan pendekatan kenegarawanan, MPR RI melalui Badan Pengkajian berupaya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia agar tetap relevan, substantif, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” pungkas Yasonna. Ans
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?