TKD Tergerus, DPD RI Lia Istifhama Ingatkan Pendidikan Inklusi dan PBI Tak Boleh Jadi Korbanp

TKD Tergerus, DPD RI Lia Istifhama Ingatkan Pendidikan Inklusi dan PBI Tak Boleh Jadi Korban

GRESIK | JATIMSATUNEWS.COM: Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menuai rahasiakan secara mendalam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, yang mendesak agar kebijakan tersebut dikaji ulang secara komprehensif. Hal ini disampaikan Ning Lia—sapaan akrabnya—saat melakukan kunjungan kerja ke UPT SDN 13 Gresik pada Rabu (19/11/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Ning Lia melihat langsung proses pembelajaran inklusi serta kondisi sejumlah siswa yang sebelumnya menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun kini tidak lagi tercover karena keterbatasan anggaran imbas pemotongan TKD.

“Alokasi TKD Kabupaten Gresik terpotong Rp571 miliar. Ini berpotensi mengancam kualitas layanan publik, terutama sektor pendidikan dan jaminan kesehatan bagi kelompok rentan,” tegas Ning Lia.

Menurut perempuan peraih DetikJatim Award 2025 tersebut, pemotongan TKD tidak hanya mengganggu stabilitas fiskal daerah, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor non-infrastruktur yang secara langsung menyentuh kebutuhan, seperti masyarakat pendidikan inklusi yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan.

Di SDN 13 Gresik—sekolah rujukan inklusi di wilayah tersebut—dampak pemotongan terasa sangat signifikan. Meski setiap tahun terdapat 28 hingga 40 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendaftar, sekolah hanya mampu menerima lima siswa. Keterbatasan anggaran serta minimnya guru pendamping khusus membuat sekolah tidak bisa menampung lebih banyak ABK.

“Pendidikan inklusi adalah pilar penting pembangunan SDM. Jika anggaran tergerus, kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus akan paling dulu merasakan dampaknya,” ujar Ning Lia, senator terpopuler Jawa Timur versi ARCI.

Terkait anggapan pemerintah pusat bahwa daerah memiliki dana mengendap sehingga pemotongan TKD tidak akan berdampak buruk, Ning Lia menilai hal tersebut sebagai asumsi yang salah.

“Tidak semua daerah terkena dampak rata-rata. Pemerintah daerah tetap harus memiliki cadangan untuk kondisi tak terduga seperti bencana alam. Dana yang mengendap bukan berarti tidak efisien, tetapi bentuk kehati-hatian fiskal,” jelasnya.

Dampak pemotongan TKD juga sangat terasa di sektor sosial, terutama jaminan kesehatan. Di Gresik, Ning Lia menemukan kasus seorang anak penyandang disabilitas berusia tujuh tahun yang sebelumnya ditanggung melalui PBI, namun kini tidak lagi tercover BPJS karena anggaran menipis.

Implikasi pemotongan TKD sangat nyata. Warga rentan yang sebelumnya terlindungi kini bisa kehilangan hak kesehatan. Ini masalah sosial serius yang tidak boleh diabaikan, tegas Ning Lia, keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

Sebagai lulusan Doktor Manajemen Ekonomi Islam (MEI) UINSA, Ning Lia menilai kebijakan pemotongan TKD harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto beserta kementerian terkait untuk membuka dialog dengan daerah serta mengeluarkan indikator penganggaran agar tidak ada kelompok rentan yang dikorbankan.

“Meningkatkan kualitas SDM adalah yayasan negara. Jangan sampai pendidikan inklusi dan kesehatan masyarakat menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kenyataan di lapangan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala SDN 13 Gresik, Sri Endriana, menjelaskan bahwa kebutuhan pendidikan ABK sangat kompleks, mulai dari tunarungu, tunagrahita, autisme, hingga disleksia. Namun sejak tahun 2013–2015, sekolah tidak lagi menerima BOS Pendamping ABK sebesar Rp115.000 per siswa.

“Pemindahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten membuat beberapa pos bantuan hilang. Kami diwajibkan menerima inklusi, tapi tidak ada BOS khusus. Padahal untuk menangani ABK dibutuhkan SDM, terapi, dan fasilitas penunjang yang tidak murah,” jelasnya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, desakan Ning Lia kepada pemerintah pusat menjadi semakin relevan. Pemotongan TKD yang dinilai tidak hanya berhenti pada angka, namun langsung menyentuh masa depan pendidikan inklusi dan perlindungan sosial warga miskin. Ane