DPD RI Cantik Lia Istifhama Soroti Ketimpangan Anggaran BOS untuk Sekolah Inklusi

 

Singgung Inklusivitas Pendidikan, Anggota DPD RI Lia Istifhama Soroti Ketimpangan Anggaran BOS untuk Sekolah Inklusi

GRESIK | JATIMSATUNEWS.COM: Komitmen menghadirkan pendidikan inklusif yang layak bagi seluruh anak berkebutuhan khusus kembali yang ditegaskan Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama. Dalam kunjungan kerjanya ke UPT SDN 13 Gresik, Ning Lia — sapaan akrabnya — menyoroti secara langsung tantangan besar yang masih membayangi layanan pendidikan inklusi, terutama terkait ketimpangan skema pendanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut senator asal Jawa Timur itu, pemerintah menerapkan pola pendanaan yang berbeda antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, sebab sekolah inklusi menjalankan dua model layanan sekaligus: pendidikan reguler dan pendidikan khusus.

“Ketimpangan anggaran ini berdampak langsung pada keterbatasan layanan. Padahal inklusivitas pendidikan adalah tujuan kita bersama, sementara memberikan hak-hak anak berkebutuhan khusus adalah kewajiban negara,” tegas putri KH Maskur Hasyim tersebut.

Keterbatasan anggaran itu tampak nyata di SDN 13 Gresik. Meski berada di wilayah dengan populasi sekitar 4.000 jiwa dan terdapat banyak anak berkebutuhan khusus, sekolah hanya mampu menerima lima siswa ABK baru setiap tahun.

"Kenapa hanya lima? Karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi masalah sosial yang nyata," ungkap Ning Lia.

Dampaknya, tidak sedikit orang tua yang kesulitan mencari sekolah alternatif karena jumlah sekolah referensi inklusi di Gresik masih sangat terbatas.

Permasalahan lainnya adalah penataan wilayah sekolah inklusif yang masih mengacu pada zonasi terbatas, bukan berbasis kecamatan. Akibatnya, banyak orang tua yang harus menempuh perjalanan hingga 15 kilometer hanya untuk mengantarkan anak mereka bersekolah.

"Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu. Atau jika seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi," jelas keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa itu.

Sebagai Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai di Jawa Timur versi ARCI 2025, Ning Lia menegaskan bahwa hambatan akses seperti ini tidak boleh dibiarkan menghalangi hak pendidikan anak-anak.

Di hadapan pihak sekolah dan masyarakat, Ning Lia menyampaikan tiga poin penting yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen:

1. Penambahan anggaran BOS khusus pendidikan inklusi.

2. Alokasi anggaran tambahan bagi sekolah inklusi yang menjalankan dua model pendidikan.

3. Pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan untuk pemerataan akses pendidikan.

"Sekolah inklusi harus tumbuh dengan baik. Mereka telah memberikan pelayanan luar biasa bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi," tegasnya.

Dengan sorotan tajam terhadap ketidakmerataan anggaran dan akses tersebut, Ning Lia berharap kebijakan pendidikan nasional semakin berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan — terutama bagi anak-anak yang paling membutuhkan dukungan negara.