DPD RI Cantik Lia Istifhama Ajak Instansi Sinergi Tekan Angka Janda Usia Sekolah

DPD RI Cantik Lia Istifhama Ajak Instansi Sinergi Cegah pernikahan dini agar tidak menjadi Janda Usia Sekolah 

Surabaya — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan generasi muda. Dalam kegiatan edukasi bertajuk “Stop Pernikahan Dini agar Tidak Menjadi JUS (Janda Usia Sekolah)”, Lia mengajak seluruh instansi dan lembaga lintas sektor untuk bersinergi aktif mencegah pernikahan dini, yang kerap menjadi pintu masuk berbagai persoalan sosial seperti putus sekolah, janda usia muda, dan stunting.

Kegiatan yang digelar di SMAN 19 Surabaya itu dihadiri oleh para siswa, guru, serta perwakilan instansi terkait. Lia Istifhama menegaskan bahwa isu pernikahan dini bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan persoalan bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Saya mengajak semua pihak untuk peduli. Isu pernikahan dini ini tidak bisa ditangani hanya oleh BKKBN, tetapi harus dilakukan secara lintas sektor agar dampaknya terasa lebih luas di masyarakat,” tegas Lia Istifhama.

Menurut data yang dipaparkan Lia, angka pernikahan dini di Indonesia mencapai 11 persen. Di balik angka itu, terdapat ribuan remaja yang kehilangan masa belajar, bahkan berisiko menjadi “JUS” atau Janda Usia Sekolah.

Lebih jauh, Lia mengaitkan persoalan tersebut dengan tingginya kasus stunting dan kemiskinan struktural.

“Ketika anak menikah di usia sekolah, bukan hanya pendidikannya yang terhenti, tapi juga masa depan generasinya terancam. Mereka belum siap secara fisik maupun mental untuk menjadi orang tua,” ujarnya.

“Saya bangga dengan semangat para siswa di sini. Mereka memperhatikan dengan antusias dan berani berekspresi secara positif. Ini bukti bahwa pendidikan karakter berjalan baik,” lanjut Ning Lia.

Ia juga mendorong agar setiap sekolah menjadi pusat edukasi keluarga dan kesehatan remaja, sehingga siswa tak hanya unggul akademik, tetapi juga memiliki pemahaman kuat tentang kehidupan sosial dan kesehatan reproduksi. Ans