Altruisme yang Terkalkulasi: Bantuan Ketika Jadi Bahasa Kepentingan

 

Altruisme yang Terkalkulasi: Bantuan Ketika Jadi Bahasa Kepentingan

ARTIKEL| JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah derasnya krisis iklim global, wajah baru muncul di panggung bantuan internasional. Uni Emirat Arab (UEA), negara yang selama ini identik dengan minyak, kini menampilkan diri sebagai kampiun energi bersih. Melalui perusahaan energi terbarukan Masdar, UEA menjanjikan investasi dan dukungan senilai 10 miliar dolar AS untuk proyek energi hijau di Afrika, termasuk Kenya. Janji itu terdengar mulia: memperluas akses energi terbarukan bagi negara berkembang yang masih berjuang dengan keterbatasan listrik dan pendanaan. Namun di balik narasi solidaritas global tersebut, tersimpan pertanyaan yang lebih dalam “apakah bantuan ini lahir dari niat altruistik, atau justru dari kalkulasi kepentingan strategis?”

Masdar menjadi simbol perubahan wajah UEA di dunia internasional. Negara yang bertumpu dulu pada minyak kini ingin dikenang sebagai pelopor transisi energi global. Di forum-forum besar seperti COP28 di Dubai, UEA menegaskan komitmennya terhadap tanggung jawab moral dalam menghadapi perubahan iklim. Retorikanya penuh dengan kata “tanggung jawab bersama”, “solidaritas”, dan “transisi yang inklusif”. Dalam wacana tataran, UEA tampak berusaha menulis ulang citra dirinya, dari negara minyak menjadi negara dermawan hijau.

Namun dalam teori hubungan internasional, kita belajar bahwa tidak ada tindakan negara yang sepenuhnya bebas kepentingan. Teori altruisme memang menjelaskan bahwa suatu negara bisa bertindak demi kebaikan global tanpa pamrih politik atau ekonomi. Tapi kenyataannya sering kali tidak seindah konsep. Bantuan internasional, betapapun mulianya, selalu menyisakan motif yang bersinggungan dengan kepentingan nasional entah itu pengaruh politik, keuntungan ekonomi, atau citra diplomat.

Kasus UEA dan Kenya menggambarkan apa yang bisa disebut sebagai 'altruisme yang terkalkulasi'. Di satu sisi, proyek energi terbarukan yang ditawarkan Masdar jelas bermanfaat: meningkatkan kapasitas listrik Kenya, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kontribusi ini patut diapresiasi. Namun di sisi lain, setiap proyek juga memperluas jejaring bisnis dan pengaruh UEA di Afrika Timur. Bantuan yang dikemas sebagai investasi hijau sebenarnya membuka ruang bagi perusahaan UEA untuk memperoleh kontrak, akses sumber daya, dan pengaruh ekonomi di kawasan strategis. Kebaikan tetap hadir, namun dengan perhitungan yang cermat.

Dari perspektif Kenya, tawaran seperti ini adalah peluang emas yang tidak mudah ditolak. Negara tersebut memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, namun keterbatasan finansial membuat banyak proyek terhenti di atas kertas. Masuknya UEA menawarkan harapan baru meskipun risiko tetap ada, ketergantungan teknologi dan modal asing, hingga kontrak investasi jangka panjang yang bisa membatasi ruang gerak ekonomi domestik. Dalam konteks inilah, bantuan yang tampak altruistik bisa berubah menjadi instrumen 'soft power' yang efektif bukan melalui paksaan, tetapi melalui ketergantungan.

Fenomena ini sebenarnya mencerminkan perubahan besar dalam lanskap global. Jika dahulu bantuan luar negeri didominasi oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman, kini muncul aktor baru dengan gaya dan narasi berbeda. UEA, Tiongkok, dan India hadir sebagai donor baru yang membawa model bantuan berbasis proyek, investasi, dan kerja sama ekonomi. Mereka tidak lagi menggunakan pola “pemberi–penerima” yang hierarkis, melainkan menawarkan kemitraan yang lebih fleksibel, meski tetap sarat kepentingan. Dunia bantuan kini bergerak ke arah mana kepedulian dan strategi berjalan beriringan.

Namun, apakah salah jika bantuan disertai kepentingan? Tidak sepenuhnya. Dalam dunia yang saling bergantung, tidak mungkin memisahkan niat moral dari kenyataan politik dan ekonomi. Yang penting adalah keseimbangan, sejauh mana niat membantu benar-benar berdampak pada penerima, dan sejauh mana kepentingan tidak mendominasi hingga dorongan untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Altruisme dalam politik luar negeri tidak perlu murni, tetapi harus jujur. Selama transparansi dijaga dan manfaatnya nyata bagi masyarakat, percampuran antara moralitas dan strategi bukanlah dosa.

Mungkin, inilah wajah baru dari bantuan politik abad ke-21 yakni sebuah dunia di mana kebaikan berjalan bersama kepentingan dan di mana batas antara empati dan strategi menjadi semakin tipis. Dalam situasi seperti itu, tugas kita bukan menghakimi, melainkan memahami bahwa bahkan di antara kepentingan yang terkalkulasi, kebaikan masih bisa mengakses jalannya.