Ustadz Badri Habibi Sebut Anggota DPR Butuh Pendidikan Politik, Belajar dari Sistem Meritokrasi Singapura

Ustadz Badri Habibi sebut Anggota DPR Butuh Pendidikan Politik, Belajar dari Sistem Meritokrasi Singapura

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ramadhan Araya, Blimbing, Kota Malang, Sabtu (6/9/2025), menjadi ruang refleksi tidak hanya soal keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin, termasuk anggota DPR, menjalankan amanah rakyat.

Dalam sesi tanya jawab bersama jamaah, Ustadz Badri Habibi menyoroti urgensi pendidikan politik bagi anggota dewan. Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya sistem rekrutmen politik di Indonesia, di mana popularitas dan kekuatan modal sering kali lebih menentukan dibanding kapasitas dan integritas.

“Hari ini siapapun yang punya uang dan popularitas dapat dengan mudah menjajikan kader partai, walaupun tidak memiliki wawasan cukup dalam tata kelola negara. Ini sangat berbahaya bagi kualitas demokrasi kita,” ungkapnya.

Sebagai pembanding, Ustadz Badri menyinggung sistem politik di Singapura yang menekankan meritokrasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rekrutmen kader politik. “Yang bisa kita tiru dari Singapura adalah meritokrasi mereka. Kader partai dipilih melalui seleksi ketat, berbasis kualitas, kapasitas, dan integritas, bukan sekadar popularitas atau modal,” tegasnya.

Ia menambahkan, sistem rekrutmen politik di Indonesia seharusnya lebih menekankan pada kompetensi calon wakil rakyat, sehingga anggota DPR yang terpilih benar-benar memahami tata kelola negara dan mampu mengemban amanah konstitusi.

Menjawab pertanyaan jamaah tentang maraknya sorotan publik terhadap DPR belakangan ini, Ustadz Badri menekankan bahwa solusi jangka pendek tidak bisa menunggu perubahan sistem saja. “Mereka yang sudah terlanjur menjabat harus membuat komitmen terbuka kepada masyarakat, bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat sesuai amanah konstitusi. Jika tidak amanah, maka harus ada konsekuensi langsung,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai evaluasi kinerja tidak hanya perlu diarahkan kepada anggota DPR, tetapi juga kepada partai politik. “Partai politik adalah produser anggota DPR. Jadi tanggung jawab ada pada dua pihak: anggota DPR yang harus bekerja dengan baik, dan parpol yang wajib mengevaluasi kadernya secara berkala,” jelasnya.

Dalam konteks peringatan Maulid Nabi, Ustadz Badri mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian, bukan kepentingan pribadi. Hal ini seharusnya menjadi refleksi bagi para politisi.

“Menjadi anggota DPR bukanlah jalan mencari keuntungan, tetapi jalan pengabdian. Kalau benar-benar meneladani Nabi, maka setiap kebijakan dan keputusan politik harus dipandang sebagai bentuk ibadah untuk menyejahterakan umat,” tuturnya.

Acara Maulid Nabi di Masjid Ramadhan Araya itu pun ditutup dengan doa bersama, dengan harapan lahirnya generasi pemimpin bangsa yang lebih amanah, berwawasan, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Ans