Soal PPh dan PPN Iklan, DPD RI Ning Lia Usul Penghapusan untuk Selamatkan Media Lokal dari Krisis

 

DPD RI Ning Lia Usul Penghapusan PPh dan PPN Iklan untuk Selamatkan Media Lokal dari Krisis

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Media lokal di Indonesia, terutama di Jawa Timur, saat ini menghadapi masa-masa sulit. Penurunan drastis pendapatan iklan dan tingginya beban pajak mengancam kelangsungan usaha pers di daerah. 

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, menyerukan agar pemerintah segera menghapus Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas iklan di media lokal, sebagai langkah strategis menyelamatkan sektor ini. Di antara krisis yang dialami media lokal Ning Lia menyebut: 

• Banyak biro media daerah terpaksa tutup, karyawan dipangkas karena pendapatan iklan menurun drastis.
• Platform asing dan digital besar menyerap sebagian besar iklan, sementara kontribusi ke ekosistem jurnalisme nasional dan lokal menjadi minim.

Ning Lia menilai bahwa beban pajak, khususnya PPh dan PPN atas pendapatan iklan, sangat memberatkan media lokal. Ia menyebut, jika beban fiskal tersebut terus berlanjut, media lokal sulit bertahan dan semakin kehilangan daya saing.

“Media lokal tidak hanya kehilangan pendapatan, tapi juga daya saing akibat beban fiskal yang tidak adil. Kalau pendapatan mereka terus dipotong PPh dan PPN, bagaimana bisa bertahan? Pemerintah harus hadir, bukan malah menekan,” ujar Ning Lia.

Menurut Ning Lia, penghapusan pajak atas iklan bukanlah beban kehilangan pendapatan negara semata, melainkan sebuah investasi panjang antara lain: 

• Keberlanjutan demokrasi: Media lokal dianggap pilar demokrasi, yang merekam realitas di daerah-daerah yang sering terlewat oleh media nasional.
• Keanekaragaman informasi: Tanpa media lokal yang kuat, suara daerah bisa makin terpinggirkan.

Ning Lia juga mengingatkan bahwa selain tekanan fiskal, media lokal harus menghadapi tantangan baru yakni disrupsi kecerdasan buatan (AI). Beberapa poin yang disorot:

• Banyak konten media lokal digunakan untuk “melatih” AI global tanpa adanya perlindungan hak cipta atau kompensasi.
• Perlu kerangka kerja yang melindungi data dan konten lokal agar media tidak hanya menjadi objek konsumsi, tapi juga subjek dalam ekosistem digital.

Lebih jauh, Ning Lia memuji upaya kolaborasi yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi media nasional (seperti Promedia) dengan media lokal, baik dalam pelatihan, produksi konten bersama, dan monetisasi. Ia menyebut kolaborasi seperti ini sebagai faktor penting agar media lokal bisa bertahan dalam situasi ekonomi yang makin sulit.

Ning Lia menyatakan bahwa:

• Penghapusan PPh dan PPN iklan atas media lokal adalah langkah nyata yang seharusnya segera dipertimbangkan pemerintah, bukan sekadar retorika.
• Negara perlu berpikir strategis dengan merancang kebijakan fiskal, regulasi, dan perlindungan hukum yang mendukung media lokal.
• Pengakuan atas peran media lokal dalam demokrasi harus tercermin dari kebijakan yang membantunya bertahan dan berkembang.

Dengan tekanan ekonomi, perubahan teknologi, dan tantangan regulasi, media lokal butuh dukungan nyata. Saran Ning Lia merupakan panggilan agar ekosistem jurnalisme di daerah diperkuat, agar keberagaman suara tetap hidup dan masyarakat daerah tetap mendapat informasi yang relevan dan berkualitas. Ans