DPD RI Ning Lia Istifhama Menyoal Wajah Demokrasi di Era Digital, Perlu Kembali pada Fondasi Bangsa

JAKARTA| JATIMSATUNEWS.COM: Demokrasi Indonesia terus mengalami transformasi sejak era reformasi 1998 hingga kini memasuki era digitalisasi. Hal itu disampaikan tokoh perempuan Jawa Timur, Lia Istifhama, atau yang akrab disapa Ning Lia, saat menanggapi dinamika politik tanah air belakangan yang banyak dipengaruhi arus digital.

Menurut Ning Lia, wajah demokrasi Indonesia berubah signifikan pascareformasi. Dari yang semula hanya mengenal tiga partai politik di era Orde Baru, kini rakyat diberi ruang untuk menentukan pilihan yang lebih variatif.

“Perubahan fundamental juga hadir melalui amandemen UUD 1945, yang menegaskan pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode dan keseimbangan fungsi trias politica,” ujarnya, Minggu (7/9/2025).

Ning Lia mengingatkan, demokrasi Indonesia semakin matang saat pemilihan presiden pertama kali digelar secara langsung pada 5 Juli 2004.

“Inilah wujud nyata kedaulatan rakyat. Perubahan ini menandai babak baru demokrasi yang lebih partisipatif,” jelasnya.

Namun, ia menilai perkembangan demokrasi kini menghadapi tantangan baru: digitalisasi. Media sosial dan platform digital, kata Ning Lia, telah menjadi ruang baru dalam distribusi informasi politik maupun aspirasi rakyat.

“Kekuatan digital bisa menciptakan konsensus publik, bahkan kadang lebih dipercaya ketimbang fakta nyata,” tegasnya.

Peristiwa demonstrasi mahasiswa pada 25–30 Agustus 2025 menjadi salah satu potret kuatnya pengaruh media sosial. Aksi yang semula damai, berubah ricuh karena provokasi isu viral melalui TikTok dan live streaming.

“Itulah wajah demokrasi kita hari ini, sangat dipengaruhi dinamika digital,” tutur Ning Lia.

Meski begitu, Ning Lia mengapresiasi salah satu poin tuntutan mahasiswa, yakni syarat minimal pendidikan S-1 bagi calon presiden, legislatif, hingga kepala daerah.

“Ini menunjukkan rakyat ingin wakil yang tidak hanya piawai membangun pencitraan digital, tetapi juga punya kompetensi, integritas, dan berpihak pada kepentingan bangsa,” paparnya.

Lebih jauh, Ning Lia menegaskan bahwa tantangan digital tidak selamanya negatif. Justru bisa menjadi peluang jika diarahkan untuk memperkuat demokrasi.

“Bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 harus dijadikan momentum. Generasi muda yang lekat dengan teknologi berpotensi besar mengubah wajah demokrasi menjadi lebih sehat,” katanya.

Sebagai penutup, Ning Lia menekankan pentingnya kembali pada fondasi bangsa.

“Pancasila tetap menjadi jangkar moral, sementara PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) bisa menjadi kompas pembangunan nasional lintas rezim. Dengan fondasi yang kuat, pengaruh digital tidak akan melemahkan demokrasi, melainkan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia,” tandasnya. ANS