DPD RI Lia Istifhama Desak Pemerintah Tingkatkan Kuota Disabilitas dalam Seleksi SPMB

DPD RI Lia Istifhama Minta Pemerintah Tingkatkan Kuota Disabilitas dalam Seleksi SPMB

JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM:Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menekankan pentingnya penambahan kuota afirmasi bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Menurutnya, kebijakan zonasi yang memperbesar jalur domisili berpotensi memangkas hak anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk melanjutkan pendidikan di tingkat menengah.

Dalam aturan Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025, jalur domisili SMA ditetapkan minimal 30 persen, namun praktik di lapangan justru dinaikkan hingga 35 persen. Kondisi ini dinilai mengurangi kuota afirmasi, yang menjadi tumpuan utama siswa difabel.

“Ketika kuota domisili diperbesar, tentu berimbas pada jalur afirmasi. Padahal afirmasi adalah pintu utama bagi siswa penyandang disabilitas. Jika ruang ini semakin sempit, maka akses pendidikan bagi mereka makin sulit,” jelas Lia, yang akrab disapa Ning Lia, dalam rapat pendapat umum Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

Lia menyoroti bahwa di sejumlah daerah jalur afirmasi disabilitas hanya dibuka sebesar 3 persen dari pagu sekolah. Tidak adanya jalur domisili khusus difabel membuat ABK sangat bergantung pada kuota kecil tersebut.

“Pendidikan inklusif tidak boleh hanya berhenti pada regulasi. Realisasi di lapangan harus benar-benar menjamin hak difabel. Jangan sampai negara justru mempersempit ruang mereka,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar kuota afirmasi bagi penyandang disabilitas ditingkatkan lebih dari 3 persen untuk menjawab kebutuhan layanan inklusif yang semakin tinggi di masyarakat.

Keluhan serupa datang dari masyarakat. Muhammad, salah satu wali murid, mengaku sulit mencari sekolah inklusi bagi keponakannya.

“Kadang satu SMA hanya menerima dua siswa inklusi, bahkan ada wilayah yang sama sekali tidak punya SMA/SMK inklusi. Saya merasakan langsung betapa sulitnya mencarikan sekolah untuk keponakan saya,” ujarnya.

Lia berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi distribusi kuota SPMB agar prinsip keadilan dalam pendidikan benar-benar terwujud.

“Ini soal keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Jangan biarkan mereka terpinggirkan,” pungkas Lia. ANS