.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: 15 Juli 2025, secara daring melalui media teams, Kepala KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ) Malang Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Juni 2025.
Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang Semester I Tahun 2025 yang merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 30 Juni 2025 realisasi pendapatan mencapai Rp915,3 Miiar mengalami pertumbuhan sebesar 1,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp3 Triliun, mengalami kontraksi sebesar 17,67% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp5,5 Triliun atau turun sebesar 39,22% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp44,3 Triliun naik sebesar 7,97% (y-o-y).
PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp226,1 Miliar atau 117,34% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,53% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja positif juga ditorehkan pada sisi belanja dengan mencatatkan realisasi mencapai Rp7,1 Triliun atau sekitar 48,01% dari total pagu anggaran sebesar Rp14,9 Triliun turun sebesar 5,79% (y-o-y), yang ditopang oleh kinerja belanja TKD yang mampu meng-counter Belanja Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan sebesar 15,37% (y-oy).
Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 56,68%, Belanja Barang 30,84%, Belanja Modal sebesar 31,65%, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 49,50%. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp4,4 Triliun (49,59%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,6 Triliun atau 52,23% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp828,5 Miliar atau 47,07% dari alokasi pagu TA 2025. Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp502,8 Miliar atau sekitar 60,17% dari alokasi.
Untuk penyaluran 1 Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 79 desa dengan rincian 48 desa di wilayah pada Kabupaten Malang dan 31 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan. Data spasial wilayah Malang Raya pada bulan Juni 2025 Kota Malang secara (mt-m) mengalami inflasi sebesar 2,11% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan Nasional.
Inflasi dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabe rawit, kacang Panjang, bawang merah, telur ayam ras dan emas perhiasan. Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat lingkup Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sampai dengan 30 Juni 2025 belanja K/L tagging inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan telah terealisasi sebesar Rp41,9 Miliar (30,14%) dari alokasi pagu sebesar Rp139 Miliar.
Nilai IPM kab/kota di wilayah Malang Raya dan Pasuruan periode 2020-2024 tumbuh secara konsisten dan semakin membaik, sejalan dengan pertumbuhan IPM di Jawa Timur dan Nasional. Pada Tahun 2024 IPM tertinggi berada di Kota Malang, yakni mencapai 84,68, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 83,39.
Peningkatan IPM ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Malang Raya dan Pasuruan tahun 2020 s.d 2024 secara umum menunjukkan adanya penuruan.
TPT tertinggi berada di Kota Malang, yakni sebesar 6,10%, meskipun terus menurun dari 9,65% di tahun 2020 menjadi 6,10% di tahun 2024. Sementara TPT terendah berada di Kota Batu sebesar 3,63% di tahun 2024. Begitu juga halnya di Wilayah Pasuruan juga mengalami penurunan yang signifikan.
Penuruan TPT menunjukkan adanya indikator positif dalam ekonomi dan ketenagakerjaan serta peningkatan penyerapan tenaga kerja, atau keberhasilan program ketenagakerjaan local di Malang Raya dan Pasuruan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?