.png)
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Puluhan warga Dusun Selotambak Utara, Desa Selotambak, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, geram atas tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk lahan pertanian yang mereka garap selama bertahun-tahun. Merasa diabaikan oleh pemerintah desa, warga menyatakan siap melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian.
Permasalahan mencuat sejak Selasa (22/4), saat warga mengeluhkan absennya SPPT atas lahan seluas 7 hektare yang mereka klaim sebagai warisan turun-temurun. Tidak adanya dokumen SPPT menyulitkan mereka dalam membayar pajak dan menjual lahan kepada pihak ketiga, yang biasanya mensyaratkan keberadaan dokumen tersebut sebagai legalitas tambahan.
“Semenjak Kades Hamid sampai Kades sekarang, kami tidak pernah memperoleh SPPT. Bagaimana kami bisa bayar pajak kalau suratnya saja tidak ada? Kami sudah berulang kali meminta ke balai desa, tapi tak pernah ditanggapi,” ungkap beberapa warga yang masih aktif menggarap lahan tersebut.
Meskipun para warga mengantongi alas hak berupa Petok D, mereka mengaku calon pembeli tetap menolak untuk bertransaksi tanpa SPPT. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hak atas tanah warisan mereka, terlebih jika tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah.
“Kami akan terus berjuang untuk mendapatkan hak kami. Lahan ini peninggalan orang tua kami. Kami hanya ingin pengakuan dan hak kami dipulihkan,” tegas salah satu warga.
Yasin, salah seorang warga, mengaku telah mencoba menanyakan perihal SPPT tersebut kepada Kepala Desa Selotambak, M. Mauluddin, namun hanya menerima jawaban yang dianggap tidak serius.
“Cuma dijawab gampang, gampang gitu aja. Padahal ini hak kami,” ujarnya.
Merasa tak mendapat kepastian, warga kini mengancam akan menempuh jalur hukum.
“Saya akan laporkan ke polisi,” tegas Yasin kepada wartawan pada Sabtu (3/5/2025).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?