Jelang Akhir Masa Jabatan Bupati Sampang, 3 Kursi JPT dan 8 Lainnya Masih Kosong

Caption: Ilustrasi kekosongan Kursi jabatan di Sampang.

SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: Menyita perhatian berbagai halayak, menjelang detik-detik akhir purna tugas Bupati Sampang, H Slamet Junaidi Wakilnya H Abdullah Hidayat yang akan berakhir pada akhir Desember tahun 2023 mendatang.

Pasalnya pada bulan Desember ini Bupati telah banyak merelokasi atau memutasi sejumlah pejabat, guna memaksimalkan kenerja dan pelayanan yang baik untuk mencapai visi dan misinya untuk Sampang ke depan.

Namun, nyatanya masih terdapat 11 kursi Jabatan dibeberapa lokasi masih kosong. Belasan kursi itu diantaranya 3 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan 8 kursi pejabat administrator dan pengawas.

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Arif Lukman Hakim membeberkan, bahwa 3 kekosongan JPT di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) bagian staf ahli 2 kursi dan 1 kursi di Dinas Perhubungan (Dishub)

"𝙺𝚊𝚕𝚊𝚞 𝙹𝙿, 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚑𝚊𝚛𝚞𝚜 𝚒𝚜𝚒 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚕𝚞𝚒 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚕𝚎𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚓𝚊𝚋𝚊𝚝𝚊𝚗, 𝚖𝚞𝚗𝚐𝚔𝚒𝚗 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚔𝚜𝚊𝚗𝚊𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊 𝚝𝚊𝚑𝚞𝚗 𝚍𝚎𝚙𝚊𝚗," jelasnya, Kamis 21/12/2023.

Sedangkan kekosongan 8 jabatan administrator dan pengawas, singkap dia, terdiri dari Dispendukcapil 4 kursi, yaitu Sekretaris, Kabid 3 kursi dan Kasubag Umum. Kemudian 1 jabatan kepala Bidang di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang, dan Kasi di RSD Ketapang.

"𝙼𝚊𝚔𝚊 𝚍𝚊𝚛𝚒 𝚒𝚝𝚞, 𝚍𝚒 𝙳𝚒𝚜𝚙𝚎𝚗𝚍𝚞𝚔𝚌𝚊𝚙𝚒𝚕 𝚜𝚊𝚊𝚝 𝚒𝚗𝚒 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚖𝚊𝚜𝚒 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚔𝚎 𝙶𝚞𝚋𝚎𝚛𝚗𝚞𝚛, 𝚕𝚊𝚕𝚞 𝚍𝚒𝚝𝚎𝚛𝚞𝚜𝚔𝚊𝚗 𝙳𝚒𝚛𝚓𝚎𝚗 𝙳𝚒𝚜𝚙𝚎𝚗𝚍𝚞𝚔𝚌𝚊𝚙𝚒𝚕. 𝙹𝚊𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚜𝚒𝚑 𝚙𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜, 𝚜𝚎𝚔𝚊𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒 𝚍𝚒 𝙶𝚞𝚋𝚎𝚛𝚗𝚞𝚛," bebernya.

Arif menguraikan, untuk sementara waktu kekosongan jabatan itu diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), dengan tujuan agar organisasi tetap berjalan optimal.

Kendati demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan terisinya kekosongan jabatan tersebut. Namun yang jelas, meskipun pimpinan daerah dijabat oleh Penjabat (Pj), pengisian tetap bisa dilaksanakan. Hanya saja terdapat ketentuan, artinya harus ada rekomendasi dari pemerintah pusat, kemudian ada persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"𝙹𝚊𝚍𝚒 𝚜𝚎𝚋𝚎𝚕𝚞𝚖 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚓𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚗𝚐𝚒𝚜𝚒𝚊𝚗 𝚔𝚞𝚛𝚜𝚒 𝚓𝚊𝚋𝚊𝚝𝚊𝚗 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚘𝚜𝚘𝚗𝚐, 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚒𝚗𝚝𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚎𝚝𝚞𝚓𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚔𝚗𝚒𝚜 𝚝𝚎𝚛𝚕𝚎𝚋𝚒𝚑 𝚍𝚊𝚑𝚞𝚕𝚞 𝚔𝚎 𝙱𝙺𝙽, 𝚜𝚎𝚝𝚎𝚕𝚊𝚑 𝚒𝚝𝚞 𝚔𝚒𝚝𝚊 𝚊𝚓𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚎 𝙳𝙿𝚁𝙳 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚔𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚔𝚜𝚊𝚗𝚊𝚊𝚗 𝚖𝚞𝚝𝚊𝚜𝚒," timpalnya.

𝙵𝚊𝚌𝚑