.png)
 |
| Ilustrasi aktivitas pengguna media sosial di era digital. Sumber: Unsplash. |
ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM - Ketika lagu berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) berjudul "Mas Bahlil Ganteng" viral pada pertengahan Mei 2026, publik Indonesia seharusnya tengah membahas karut-marut distribusi LPG 3 kg, kelangkaan BBM nonsubsidi, dan kontroversi gelar doktor seorang menteri yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun.
Namun, yang terjadi sebaliknya: masyarakat malah berjoget. Fenomena ini bukan anomali, melainkan cerminan dari cara kerja sistem komunikasi digital di Indonesia. Sebuah ekosistem yang secara struktural lebih efisien dalam mengubah kritik menjadi hiburan daripada mengubah hiburan menjadi tekanan politik.
Lagu AI sebagai Studi Kasus Cancel Culture yang Gagal
Cancel culture, dalam definisi yang paling mendasar, adalah praktik kolektif untuk menarik dukungan dari figur publik yang dianggap bersalah melalui tekanan sosial daring yang terorganisasi. Di negara-negara Barat, mekanisme ini justru dapat berujung pada konsekuensi nyata, yaitu kehilangan jabatan, pemutusan kontrak, atau reputasi jangka panjang.
Di Indonesia? Justru mekanisme yang sama bekerja dengan cara yang berbeda. Lagu "Mas Bahlil Ganteng" yang lahir dari kompilasi meme, komentar kritis warganet, dan sentimen negatif terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak menghasilkan tekanan sosial yang berkelanjutan. Sebaliknya, hal itu justru menghasilkan tren dance challenge.
Ini bukan kegagalan yang kebetulan. Ada mekanisme struktural yang bekerja di baliknya; algoritma platform media sosial terus mendorong konten dengan engagement tinggi tanpa mempertimbangkan konteks atau substansinya.
TikTok tidak dirancang untuk menopang kemarahan publik yang produktif. Platform ini dirancang agar orang terus menggulirkan layar.
"Yang bikin saya heran, orang-orang sekarang lebih inget lagunya daripada alasan kenapa lagu itu sempat viral. Semua fokus ikut tren, sementara isu yang awalnya dipermasalahin malah tenggelam. Akhirnya, figur yang tadinya kena kritik publik justru pelan-pelan balik diterima lagi tanpa banyak orang sadar," ujar Kaliza Nurfadila (Liza), mahasiswi Ilmu Komunikasi Untag Surabaya.
Kooptasi Narasi dan Peran Elite Politik
Titik kritis fenomena "MBG" bukan saat lagunya viral, melainkan saat mantan Presiden Joko Widodo mengunggah video anak muda yang berdansa menggunakan lagu tersebut di depan kediamannya di Solo pada 30 Mei 2026. Unggahan itu disertai pernyataan apresiasi terhadap kreativitas generasi muda.
Dalam satu unggahan tersebut, seluruh bingkai percakapan berpindah dari "Pertanggungjawaban Kebijakan" menjadi "Apresiasi Kreativitas Digital". Tidak ada satu kata pun tentang LPG, BBM, atau kontroversi gelar doktor. Isu-isu itu tidak dibantah, melainkan ditenggelamkan oleh narasi baru yang lebih menarik secara emosional.
Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk manajemen kesan yang bekerja lebih halus, bahkan dalam beberapa situasi lebih efektif daripada penyensoran secara langsung. Liza menyebutnya sebagai soft power yang mematikan substansi.
"Orang jadi lebih fokus ke lagu, meme, atau kontennya. Padahal yang seharusnya dibahas kan alasan kenapa kritik itu muncul dari awal", katanya.
Pola serupa juga terlihat pada kemunculan lagu "Oke Gas 02" dalam Pemilihan Presiden 2024, ketika ruang publik tengah diwarnai perdebatan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan isu dinasti politik. Kehadiran lagu tersebut dinilai turut menggeser perhatian sebagian publik dari perdebatan konstitusional menuju mobilisasi dukungan politik. Jika fenomena semacam ini terus berulang, bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan sebuah pola komunikasi politik yang memanfaatkan budaya populer untuk mengaburkan substansi persoalan.
Mengapa Kita Cepat Lupa?
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Laporan Digital 2026 dari DataReportal mencatat terdapat sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia, atau setara dengan 62,9% dari total penduduk. Namun, ramainya percakapan di media sosial tidak selalu membuat pembahasannya menjadi lebih mendalam.
Yang sering terjadi justru sebaliknya: sebuah isu ramai dibicarakan, lalu berubah menjadi konten hiburan, kemudian perlahan terlupakan ketika muncul tren baru. Kemudian siklus baru dimulai.
Siklus ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada warganet karena sistemnya memang dirancang demikian. Namun, menyadari bahwa sistem dirancang begitu adalah syarat pertama untuk tidak menjadi bagian dari siklus itu secara pasif.
Berbicara mengenai sistem komunikasi Indonesia, Liza mengaku teringat salah satu materi yang pernah disampaikan dosennya di Untag Surabaya, Drs. Widiyatmo Ekoputro, M.A.
"Saya masih ingat waktu Pak Widi bilang tentang "mengindonesiakan Indonesia". Dari yang saya pahami ya, maksudnya itu kita harus melihat dan memahami fenomena yang terjadi di Indonesia sesuai sama kondisi masyarakat Indonesia sendiri," ujar Liza.
Widiyatmo juga mendorong mahasiswanya supaya tidak berhenti di tahap analisis. Ia meminta mereka berani menyuarakan pendapat secara terbuka, melalui tulisan, diskusi, maupun demonstrasi, selagi itu dilandasi argumen yang kuat dan substansi yang jelas.
Gagasan itu langsung menantang pertanyaan yang relevan dengan fenomena ini: apakah budaya humor kita selama ini adalah cara menyampaikan kritik, atau justru mekanisme pelarian yang kita bungkus sebagai kreativitas? Ada perbedaan antara tertawa karena sadar ingin menyampaikan kritik dengan tertawa yang hanya ikut arus tanpa lagi memikirkan persoalan yang sedang dikritik
Implikasi: Demokrasi yang Kehabisan Perhatian
Dimensi kecerdasan buatan dalam fenomena ini menambahkan lapisan baru yang serius. Lagu AI (AI-generated) bekerja dengan cara menggabungkan sentimen yang sudah beredar di ruang digital, lalu mengemasnya dalam format yang mudah dikonsumsi. Hasilnya adalah konten yang terasa familiar bagi yang sudah terpapar meme tersebut, tetapi cukup menghibur untuk disebarkan tanpa konteks kritis yang melatarbelakanginya.
Ke depan, ongkos produksi konten semacam ini mendekati nol dan penyebarannya terjadi secara instan. Ini berarti kritik bisa diproduksi lebih cepat, tetapi juga bisa direspons, diubah suai (diremix), dan dinetralisasi lebih cepat. AI mendemokratisasi ekspresi sekaligus mempercepat siklus distraksi.
Pertanyaan yang tersisa adalah pertanyaan demokrasi yang mendasar: jika setiap kritik terhadap pejabat publik secara konsisten berakhir sebagai hiburan viral, dan hiburan itu memperluas jangkauan figur yang dikritik tanpa disertai tuntutan pertanggungjawaban, mekanisme akuntabilitas mana yang masih bekerja?
Cancel culture di Indonesia tidak sepenuhnya gagal karena masyarakat tidak peduli. Fenomena ini gagal karena sistem informasi kita lebih efisien dalam mendistribusikan tawa daripada mempertahankan tuntutan. Oleh karena itu, tantangan terbesar sistem komunikasi Indonesia di era digital bukan sekadar menghadirkan ruang bagi kritik, tetapi memastikan kritik tersebut tetap berorientasi pada substansi dan mampu mendorong akuntabilitas, bukan berhenti sebagai hiburan sesaat.
Penulis : Kaliza Nurfadila
Editor : MRF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?