Kritik Wajar dalam Demokrasi Namun Daya Beli Rakyat Harus Tetap Dijaga di Tengah Tekanan Global

H. Arifin dan Agus Setia Wardana

PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing kembali menjadi perhatian publik di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung. Berbagai kritik terhadap kondisi ekonomi nasional pun bermunculan. Namun demikian, menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah dinilai harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardana, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa pergerakan nilai tukar rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, melainkan juga berbagai tekanan ekonomi global.

"Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan harus diterima sebagai masukan. Namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kondisi rupiah saat ini juga dipengaruhi oleh situasi global yang sedang tidak menentu," ujar Agus Setya Wardana, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus terus memperkuat sektor riil, terutama UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Pendampingan yang berkelanjutan, akses permodalan, kemudahan perizinan, hingga perluasan pasar menjadi langkah strategis untuk menjaga daya tahan ekonomi rakyat.

Wardana menilai bahwa ketika UMKM tumbuh dan naik kelas, maka daya beli masyarakat juga akan ikut terjaga. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi harus terus diperkuat meskipun di tengah tantangan ekonomi global.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi semua pihak. Pemerintah harus hadir memberikan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha tetap produktif dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Arifin, menilai bahwa stabilitas ekonomi harus didukung oleh regulasi yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang sedang berupaya naik kelas.

"Ketika daya beli masyarakat mengalami tekanan, maka pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang mempermudah perizinan, memperluas akses permodalan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan demikian, ekonomi masyarakat dapat terus bergerak," jelasnya.

Arifin menambahkan, komunikasi publik yang transparan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Langkah-langkah kebijakan yang diambil harus dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Nilai rupiah yang melemah memang menuntut kebijakan yang cermat, cepat, dan transparan. Pemerintah bersama Bank Indonesia dituntut menjaga stabilitas moneter dan fiskal sekaligus memastikan bahwa berbagai kebijakan yang diambil mampu melindungi kepentingan rakyat.

Para pengamat menilai bahwa fluktuasi rupiah dan tekanan terhadap daya beli bukan semata persoalan ekonomi. Kondisi tersebut juga menjadi ujian bagi kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Ketika komunikasi publik berjalan baik dan kebijakan berpihak kepada masyarakat, maka kepercayaan publik akan tetap terjaga.

Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, optimisme menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, DPRD, dan masyarakat, ekonomi Indonesia diyakini tetap memiliki fondasi yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang.

"Kita harus optimistis. Tantangan global memang ada, tetapi dengan kerja sama yang baik dan kebijakan yang tepat sasaran, daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan ekonomi daerah maupun nasional akan semakin kuat," ujar Agus Setya Wardana.