Ketua FORJASI Dorong Expo Konstruksi Jatim 2026 Jadi Dasar Kebijakan Nasional, Soroti Kenaikan Material hingga Pelemahan Rupiah

Ketua FORJASI R. Muhammad Ali Dorong Expo Konstruksi Jatim 2026 Jadi Dasar Kebijakan Nasional, Soroti Kenaikan Material hingga Pelemahan Rupiah

SURABAYA| JATIMSATUNEWS.COM: Gelaran Konstruksi Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya mendapat apresiasi dari Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Indonesia (FORJASI). Forum tersebut menilai ajang ini tidak sekadar menjadi pameran industri konstruksi, tetapi juga berpotensi menjadi laboratorium kebijakan nasional untuk menjawab berbagai tantangan yang sedang dihadapi sektor konstruksi.

Ketua FORJASI, R. Mohammad Ali, menyebut bahwa keberanian Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar expo tersebut patut diapresiasi karena mampu mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem konstruksi, mulai dari pemerintah, rekanan, asosiasi, distributor hingga pabrikan.

“Expo ini membuktikan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki keberanian untuk menjadi laboratorium kebijakan. Minimal melalui kegiatan ini terjadi lintas informasi yang sangat membantu pelaku usaha jasa konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ali, berbagai diskusi dan temuan lapangan selama pelaksanaan expo menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi sektor konstruksi saat ini semakin kompleks dan dirasakan hampir merata di seluruh daerah.

Beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan antara lain kenaikan harga semen Portland 50 kilogram yang kini berada pada kisaran Rp51.700 hingga Rp70.000 per zak atau meningkat sekitar 15-20 persen dibanding Harga Perkiraan Sendiri (HPS) APBD 2026. Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan gedung, jembatan, irigasi maupun jalan.

Selain itu, harga aspal hotmix AC-WC telah mencapai sekitar Rp1,27 juta per ton dan belum termasuk biaya base course serta mobilisasi. Kondisi ini semakin berat setelah harga BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan hingga 32 persen menjadi Rp16.250 per liter yang berimbas pada biaya operasional alat berat dan distribusi material.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah juga ikut mendorong kenaikan harga berbagai komponen impor yang digunakan dalam sektor konstruksi, termasuk bahan tambahan aspal dan produk berbasis baja.

Ali menilai situasi tersebut membutuhkan respons kebijakan yang cepat dan tepat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.

“Persoalan ini bukan hanya dirasakan rekanan di Jawa Timur. Rekanan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua menghadapi tantangan yang sama. Karena itu diperlukan solusi yang bersifat nasional,” katanya.

FORJASI pun mengusulkan agar seluruh hasil diskusi, data lapangan, serta masukan yang diperoleh selama Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah pusat.

Menurut Ali, terdapat tiga usulan strategis yang layak diperjuangkan bersama.

Pertama, penerapan formula nasional penyesuaian HPS untuk material yang sangat fluktuatif seperti semen, aspal dan BBM. Dengan mekanisme tersebut, proyek pemerintah tidak lagi terjebak pada harga yang sudah tidak relevan dengan kondisi pasar saat pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, pembentukan skema jaminan arus kas bagi UMKM konstruksi nasional melalui dukungan perbankan Himbara dan penjaminan negara, khususnya bagi rekanan yang mengerjakan paket pekerjaan di bawah Rp10 miliar.

Ketiga, pelaksanaan audit mutu terbuka secara nasional melalui publikasi hasil uji laboratorium aspal dan beton pada proyek-proyek strategis APBN maupun APBD guna menjaga transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Pemprov Jawa Timur sudah memiliki modal yang kuat berupa data valid, fakta lapangan dan masukan langsung dari para pelaku usaha. Karena itu hasil Expo Konstruksi Jatim 2026 sangat layak dijadikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

FORJASI bahkan berharap Jawa Timur dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong lahirnya kebijakan konstruksi yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Jika Pemprov Jatim berani mengawal rekomendasi ini ke Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Istana, maka Jawa Timur tidak hanya menjadi Gerbang Nusantara secara geografis, tetapi juga menjadi gerbang lahirnya kebijakan konstruksi nasional yang berani dan jujur,” ujar Ali.

Lebih lanjut, FORJASI mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor konstruksi untuk membangun kolaborasi melalui empat pilar utama, yakni pemerintah, asosiasi, rekanan, dan pabrikan. Sinergi tersebut dinilai penting agar seluruh masukan dari daerah dapat disatukan menjadi satu suara yang kuat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Datang ke Grand City tidak hanya mendapatkan ilmu dan relasi, tetapi juga membawa misi bersama. Kita harus mengawal mutu konstruksi di Jawa Timur sekaligus mengusulkan kebijakan yang berpihak kepada keberlanjutan pembangunan nasional. Efisiensi boleh dilakukan, namun mutu tidak boleh dikorbankan,” pungkasnya.

Melalui semangat tersebut, FORJASI berharap Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 tidak berhenti sebagai agenda pameran tahunan, melainkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan nasional yang mampu menjaga kualitas pembangunan di tengah tekanan kenaikan harga material, biaya energi, dan dinamika ekonomi global. Ans