.png)
YOGYAKARTA – Kampus sejatinya merupakan ruang dialog, pertukaran gagasan, dan adu argumentasi yang sehat. Kritik terhadap kebijakan pemerintah boleh disampaikan dengan keras dan tajam, namun intimidasi maupun upaya persekusi terhadap forum diskusi dinilai bukan bagian dari tradisi akademik yang selama ini dijunjung tinggi perguruan tinggi.
Pandangan tersebut disampaikan Arie Putra, penyelenggara forum diskusi "Kopdar Bareng Mas Dar" yang digelar oleh Total Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 15 Juni 2026 lalu. Menanggapi polemik yang muncul setelah kegiatan tersebut, Arie menegaskan bahwa sejak awal forum dirancang sebagai ruang dialog terbuka yang mempertemukan mahasiswa dengan para pengambil kebijakan.
Menurutnya, penyelenggara justru berupaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, maupun pandangan yang berbeda secara langsung kepada pejabat pemerintah yang hadir dalam forum tersebut.
"Kopdar sejak awal dirancang sebagai ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah. Kami ingin mahasiswa memiliki kesempatan menyampaikan kritik secara langsung kepada para pengambil kebijakan," ujar Arie kepada media ini, Rabu (15/6/2026).
Arie menjelaskan bahwa konsep acara tidak sekadar menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah untuk menyampaikan pandangan, melainkan membuka ruang debat yang lebih panjang agar mahasiswa dapat menguji argumentasi pemerintah secara langsung.
Ia menanggapi kritik yang menyebut forum tersebut tidak berimbang karena menghadirkan pembicara dari unsur pemerintah. Menurutnya, penilaian tersebut perlu dilihat secara lebih utuh dengan memahami konsep kegiatan yang memang dirancang untuk memperpanjang ruang diskusi dan perdebatan antara mahasiswa dan pemerintah.
"Ada yang berpikir diskusi itu layak dibubarkan karena pembicaranya hanya dari pihak pemerintah. Saya sarankan menonton video beberapa acara kampus sebelumnya. Semua pasti ada alasannya. Kami ingin memperpanjang waktu debat mahasiswa dengan pihak pemerintah," tulis Arie dalam unggahannya.
Lebih lanjut, Arie menegaskan bahwa pihak penyelenggara tidak pernah membatasi pertanyaan yang bersifat kritis. Menurutnya, seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan selama pertanyaan yang diajukan relevan dengan tema diskusi dan tidak mengulang substansi yang telah dibahas sebelumnya.
"Kami tidak pernah memotong pertanyaan mahasiswa kecuali yang pengulangan tema atau terlalu teknis. Pokoknya bukan karena pertanyaan itu kritis atau menyerang pemerintah," tulisnya.
Menurut Arie, kampus memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi karena menjadi tempat bertemunya berbagai pandangan dan perspektif yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan sikap maupun argumentasi semestinya dijawab melalui diskusi yang terbuka, bukan dengan menghentikan forum atau membungkam pihak tertentu.
Ia menilai semangat reformasi yang selama ini diperjuangkan bangsa Indonesia justru harus diwujudkan melalui keterbukaan berdialog dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
"Perjuangan reformasi adalah mewujudkan dialog yang terbuka dan kebebasan berpendapat. Jadi, siapa sebenarnya pengkhianat demokrasi? Silakan dijawab di hati masing-masing," tulisnya.
Arie juga menyampaikan bahwa Total Politik tetap membuka ruang apabila mahasiswa UGM ingin menyampaikan pandangan, klarifikasi, maupun penjelasan terkait peristiwa yang terjadi dalam forum tersebut. Bahkan, pihaknya siap memfasilitasi forum lanjutan agar seluruh pihak dapat menyampaikan argumentasinya secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, ruang dialog harus tetap dijaga agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap berbagai persoalan kebangsaan yang sedang berkembang.
Pernyataan Arie Putra menambah perspektif dalam polemik yang muncul pasca pelaksanaan forum "Kopdar Bareng Mas Dar" di UGM. Di tengah beragam pandangan yang berkembang, ia menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang pertukaran gagasan, arena adu argumentasi, serta wadah dialog yang terbuka dan beradab.
Kampus, menurutnya, harus menjadi ruang diskusi yang sehat, tempat kritik disampaikan dengan argumentasi yang kuat dan berbasis data. Intimidasi maupun persekusi tidak hanya merusak budaya akademik, tetapi juga mengancam tradisi intelektual yang menjadi fondasi perguruan tinggi. Karena itu, menjaga nama baik kampus dan merawat iklim dialog menjadi tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika.
Perbedaan pendapat tidak harus berujung pada konflik. Justru melalui perbedaan itulah lahir gagasan-gagasan baru yang memperkaya demokrasi dan memperkuat kehidupan berbangsa. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, kampus diharapkan tetap menjadi rumah bagi kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, dan pertukaran ide yang konstruktif demi masa depan Indonesia yang lebih demokratis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?