.png)
Ketua DPD LPKAN Indonesia Jatim Mohammad Syarifudin Abdillah, SH.,MH
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, Mohammad Syarifudin Abdillah, memperingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur agar memperketat pengawasan dan quality control dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peringatan itu disampaikan menyusul kasus dugan keracunan yang menimpa sekitar 200 siswa di Surabaya setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Dalam keterangannya di Surabaya, Rabu (13/5/2026), Abdillah menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Program MBG yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, dukungan terhadap program tersebut harus diiringi dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya para pelajar.
“Jangan salah, kami justru sangat mendukung program MBG dari Bapak Presiden Prabowo, karena terdapat aspek filosofis yang mampu kami tangkap dan kami mengerti mengapa pada akhirnya Bapak Presiden memprioritaskan program ini sebagai satu kebijakan dari rangkaian tujuan besar beliau,” ujar Abdillah.
Ia menilai Program MBG merupakan kebijakan strategis yang memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Akan tetapi, pelaksanaan teknis di lapangan harus benar-benar dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur.
Abdillah menegaskan, program yang menggunakan anggaran negara melalui APBN tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan apabila tidak diawasi secara menyeluruh. Karena itu, ia meminta adanya evaluasi dan pengawasan berkala mulai dari tahap perencanaan anggaran, pengadaan bahan, proses produksi, hingga distribusi makanan kepada siswa.
“Dengan adanya 200 siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG ini sudah jelas menunjukkan adanya rangkaian yang terlewatkan, yaitu kelalaian atau kesalahan dari SPPG, entah dari sisi quality control, standar operasional prosedur, kebersihan, ataupun ahli gizinya,” tegasnya.
Menurut Abdillah, program sebesar MBG menuntut pelaksanaan yang presisi dari hulu hingga hilir tanpa memberikan ruang sedikit pun terhadap kesalahan maupun penyelewengan. Ia mengingatkan agar pelaku usaha maupun pengelola MBG tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.
“Program cemerlang dan mulia sebesar MBG menuntut pelaksanaan teknis dari hulu ke hilir dengan presisi dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kesalahan dan penyelewengan. Ini harus tertanam di benak para pelaku usaha MBG dan tidak hanya berfokus pada profit oriented,” lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Program MBG agar tidak lagi muncul persoalan serupa di kemudian hari. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara transparan terhadap setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
Di akhir pernyataannya, Abdillah menegaskan bahwa tindakan tegas berupa penutupan terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur merupakan langkah yang wajar demi melindungi kesehatan siswa.
“Tindakan tegas untuk segera menutup setiap SPPG yang melakukan kesalahan prosedur dan pelaksanaan teknis adalah tindakan yang sangat wajar dan diperlukan, mengingat dampak kesehatan yang ditimbulkan terhadap siswa siswi merupakan tindakan yang melawan hukum dan harus ditindak tegas,” pungkasnya. And
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?