Rilis Kinerja APBN KPPN Malang: Realisasi Pendapatan Capai 94,28 Triliun hingga 31 Oktober 2025

Rilis pers kinerja APBN KPPN Malang hingga 31 Oktober 2025, realisasi pendapatan mencapai Rp 94,28 triliun./dok. KPPN Malang

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Oktober 2025 pada Rabu (5/11) pagi WIB secara hybrid di Gedung RCE Center, Malang.

Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan III Tahun 2025.

Kegiatan ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 94,28 Triliun.

Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp 4,82 Triliun, mengalami kontraksi sebesar 9,65% (y-o-y).

Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp 12,18 Triliun atau turun 18,48% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp 74,99 Triliun naik sebesar 5,33% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp 429,14 Miliar atau 171,79% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 9,56% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Negara s.d 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar 79,92% (Rp 12,06 Triliun), mengalami penurunan sebesar 4,66% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (yoy).

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 84,60% dan Belanja Barang yang terealisasi sebesar 65,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 29,85%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 86,69%.

Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp 4,34 Triliun atau 86,37% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp 1,29 Triliun atau 74,93% dari alokasi pagu TA 2025. Sedangkan, Dana Desa terealisasi mencapai Rp 770,45 Miliar atau sekitar 92,20% dari alokasi.

Data spasial wilayah Malang Raya untuk tingkat inflasi bulan Oktober 2025 Kota Malang secara (m-t-m) mengalami inflasi sebesar 0,31% sementara wilayah Pasuruan mengalami inflasi sebesar 0,43%.

Sedangkan, secara (y-o-y) Kota Malang mengalami inflasi sebesar 2,79% dan wilayah Pasuruan sebesar 2,83% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan lebih rendah dari inflasi Nasional. Kelompok yang memberikan andil inflasi (m-t-m) bulan Oktober 2025 adalah Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu cabai merah, telur ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan emas perhiasan.

Pada upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp 139,60 Miliar.

Sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi sebesar Rp 92,55 Miliar (66,30%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran 2025.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, KPPN Malang menyelenggarakan PRISMA (Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik lingkup KPPN Malang) setiap triwulannya. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, diperoleh satker dengan peringkat tiga terbaik untuk 7 kategori.

Diantaranya seperti Pusdik Artileri Pertahanan Udara Pessenarhanud, Kantor Pertanahan Kota Malang, Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Polres Malang, hingga DIVIF 2/VIRA CAKTI YUDHA.

Melalui penyelenggaraan PRISMA ini KPPN Malang berharap dapat memacu dan memberikan semangat kepada satuan kerja dalam pengelolaan APBN. ***

Editor: YAN