Kanada Perkuat Dukungan bagi Perempuan Rohingya di Myanmar melalui Program Bantuan Kemanusiaan

 

Credit: Global Affairs Canada

ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM - Konflik bertahun-tahun yang menyasar Etnis Rohingya di bagian Rakhine Myanmar mendapat atensi secara global akibat kebengisan Junta Militernya yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan ratusan ribu masyarakat mengungsi keluar Myanmar. Konflik Rohingnya pada awalnya bermula dari masa penjajahan Myanmar oleh Inggris. Pada saat itu, untuk menambah pekerja dengan tujuan membangun infrastruktur, Inggris mendatangkan sejumlah sumber daya manusia yang dijadikan pekerja kasar ke Myanmar. Mayoritas pekerja tersebut beragama muslim yang menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat muslim di Myanmar. Bahkan pada saat masa kependudukan Inggris, negara tersebut sempat menjanjikan wilayah otonom yang akan ditetapkan sebagai wilayah tempat tinggal bagi pekerja tersebut. Selain itu, masyarakat Myanmar yang saat itu tengah berjuang dimasa penjajahan menganggap bahwa Etnis Rohingya merupakan pendukung penjajah mereka, yakni Inggris. Oleh sebab itu sepeninggal Inggris dari Myanmar disertai proses kemerdekaannya, sebagian masyarakat Myanmar memandang buruk Etnis Rohingya yang sudah tidak memiliki Inggris sebagai atasan pendukungnya. 

Ditengah konflik yang menimpa Etnis Rohingya, kaum-kaum rentan seperti perempuan dan anak-anak tentunya perlu mendapatkan perlakuan khusus untuk memastikan adanya akses layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi yang mumpuni dikarenakan perempuan biasanya memiliki kebutuhan yang lebih banyak dan spesifik daripada laki-laki. Pemerintah Kanada melalui kebijakan Feminist International Assistance Policy (FIAP) terus memperluas komitmennya dalam upaya kemanusiaan yang berperspektif gender. Salah satu program nyatanya adalah “Humanitarian Response to the Rohingya Crisis – Myanmar”, yang dijalankan oleh Canadian Lutheran World Relief (CLWR) bersama mitra lokal Lutheran World Federation Myanmar. Program ini berlangsung sejak Maret 2021 hingga Maret 2023, dengan total pendanaan mencapai CAD 1,95 juta dari Global Affairs Canada. Proyek tersebut berfokus di Negara Bagian Rakhine, wilayah yang menjadi pusat komunitas Rohingya terdampak konflik. 

Mengacu pada website resmi dan laporan tahunan Global Affairs Canada, program ini menempatkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan sebagai tujuan signifikan Bantuan difokuskan pada dua sektor utama, yakni pelayanan kesehatan darurat dan bantuan material kemanusiaan atau Water and Sanitation Services (WASH), termasuk penyediaan air bersih, sanitasi, dan perlengkapan kebersihan. Selain itu, proyek ini juga melaksanakan serangkaian pelatihan dan dukungan berbasis hak bagi perempuan, remaja perempuan, dan anak perempuan Rohingya. Beberapa kegiatan spesifiknya mencakup distribusi “dignity kits” bagi perempuan dan anak perempuan di wilayah pengungsian, pemasangan penyaring air komunitas (community water filters) untuk menjamin akses air bersih, pelatihan kesadaran Gender-Based Violence (GBV) dan Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR).

Kanada termasuk dalam Traditional Donor yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development – Development Assistance Committee (OECD-DAC) atau negara-negara yang memberikan bantuan luar negeri secara sustain kepada negara-negara berkembang sejak 1950. Mengacu pada beberapa teori motif pemberian bantuan luar negeri, kebijakan FIAP Kanada berorientasi pada Teori Altruisme dimana negara donor menekankan bahwa pemberian bantuan bukan semata-mata untuk motif politik dan kepentingan tertentu, melainkan karena dorongan moral dan solidaritas kemanusiaan global. Selain itu, adanya kesesuaian antara prinsip FIAP Kanada dan jenis bantuan yang juga menjadi landasan utama pemberian bantuan luar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

Serangkaian program yang berjalan pada 2021 - 2024 ini, merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat humanitarian protection bagi kelompok paling rentan di Myanmar, terutama perempuan dan anak perempuan Rohingya. Kebijakan FIAP sendiri menempatkan kesetaraan gender sebagai inti dari bantuan luar negeri Kanada. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di wilayah konflik. Melalui program seperti ini, Kanada menegaskan perannya sebagai salah satu negara yang konsisten mendorong diplomasi kemanusiaan berkeadilan gender, sekaligus meneguhkan prinsip bahwa pemberdayaan perempuan merupakan fondasi bagi perdamaian dan stabilitas global. 

Penulis : Annisa Diah Pitaloka