Tentang Finlandia, Senator Cantik DPD RI Lia Istifhama Terpukau Layanan Kesejahteraan Berkelanjutan

 Finlandia, Senator Cantik DPD RI Lia Istifhama Terpukau Layanan Kesejahteraan Berkelanjutan

HELSINKI Finlandia | JATIMSATUNEWS.COM: Di tengah dinginnya musim panas Nordik, satu hal yang menghangatkan hati Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Lia Istifhama, adalah sistem kesejahteraan sosial. Begitu komprehensif dan berpihak pada rakyat. 

Dalam kunjungan kerjanya ke negara yang dikenal sebagai salah satu “welfare state” paling maju di dunia itu, Ning Lia—sapaan akrabnya—tak ragu menyebut Finlandia sebagai bukti nyata keberhasilan negara dalam membangun masyarakat yang bahagia, produktif, dan tangguh.

“Finlandia membuktikan bahwa dengan fondasi kejujuran, kepercayaan publik, serta investasi yang tepat dalam sistem kesejahteraan, negara bisa benar-benar hadir untuk warganya secara menyeluruh dan inklusif,” ujar Lia penuh kekaguman, Jumat (27/6).

Finlandia, menurutnya, bukan sekadar menerapkan sistem jaminan sosial—melainkan menanamkannya sebagai nilai dasar bernegara. Negara ini mengintegrasikan berbagai layanan publik universal, mulai dari pendidikan, kesehatan, penitipan anak, hingga budaya dan olahraga, dalam sistem yang saling melengkapi untuk mencegah ketimpangan dan pengecualian sosial.

Dalam kerangka Uni Eropa, Finlandia menjalankan kebijakan sosial berdasarkan prinsip subsidiaritas—yakni keputusan publik dibuat sedekat mungkin dengan rakyat. Ini memungkinkan masyarakat lokal lebih berperan aktif dalam pembangunan sosial mereka.

"Kebijakan desentralisasi yang akan efektif mulai 1 Januari 2025 merupakan reformasi penting, di mana layanan ketenagakerjaan publik dialihkan dari pemerintah pusat ke 45 wilayah kotamadya," jelas Ning Lia. "Dengan ini, kebutuhan spesifik masyarakat lokal, terutama kelompok rentan, bisa lebih cepat dan tepat terlayani."

Finlandia juga dikenal luas karena pendekatan inklusif dalam merancang layanan sosialnya. Larissa Franz-Koivisto, Project Manager dari salah satu inisiatif sosial di Finlandia, menyampaikan bahwa negaranya sangat fokus pada partisipasi aktif warga, kesetaraan gender, dan pemberdayaan kelompok minoritas seperti migran, korban perdagangan manusia, hingga komunitas Roma.

“Kami mengembangkan layanan berdasarkan praktik berbasis bukti dan partisipasi masyarakat, termasuk penilaian dampak secara menyeluruh,” tutur Larissa.

Layanan bagi para migran, termasuk pekerja migran, telah menjadi perhatian utama. Pelatihan bahasa, pendampingan hukum, konseling, serta akses kesehatan yang terjangkau merupakan bagian dari program integrasi yang berjalan efektif.

Tak Bebas Tantangan, Tapi Terus Berbenah

Namun, Lia juga mencermati bahwa meskipun Finlandia dianggap sebagai panutan global, negara ini tetap menghadapi tantangan. Caritas Europa dalam laporannya mencatat bahwa sistem pendapatan minimum di sejumlah wilayah Finlandia masih terfragmentasi dan memiliki persyaratan yang cukup ketat.

“Beberapa kelompok seperti dewasa muda, imigran, orang tua tunggal, dan tunawisma masih menghadapi kesulitan administratif dan hambatan digital dalam mengakses hak-haknya,” kata Ning Lia mengutip laporan tersebut.

Meski begitu, ia mengapresiasi respons cepat pemerintah Finlandia yang terus memperbarui kebijakan demi menjawab ketimpangan tersebut. Salah satunya melalui investasi tambahan pada layanan sosial berbasis komunitas serta sistem digital inklusif.

“Ini pelajaran besar bagi Indonesia,” pungkas Ning Lia. 

“Bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi soal bagaimana negara benar-benar menyentuh dan memahami kebutuhan nyata rakyatnya. Finlandia menunjukkan bahwa itu sangat mungkin diwujudkan,” ujar Ning Lia.