Kpu

Kpu

ads H Makhrus

 

Pasang iklan disini

 

Dugaan Pungli yang Terjadi di Lembaga SMKN 1 Bandung Tulungagung

Admin JSN
19 Oktober 2024 | 09.52 WIB Last Updated 2024-10-19T02:52:21Z
Wali murid keluhkan biaya seragam yang mencapai jutaan rupiah membuat dugaan pungli di SMKN 1 Bandung Tulungagung mencuat

TULUNGAGUNG|JATIMSATUNEWS.COM - Kasus dugaan pungli terkait seragam di SMKN 1 Bandung  Tulungagung mencuat setelah wali murid mengeluhkan harga seragam yang mencapai jutaan rupiah. Biaya tersebut hanya mencakup kain seragam, belum termasuk ongkos jahit, yang dianggap memberatkan orang tua. Praktik ini dinilai sebagai pungli terselubung, karena orang tua dipaksa membeli seragam dari sekolah dengan alasan agar seragamnya seragam. Gubernur Jawa Timur bahkan menerapkan moratorium terhadap penjualan seragam di koperasi sekolah untuk mencegah kasus serupaKewajiban memakai seragam sekolah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022, namun kewajiban ini terhalang oleh pihak sekolah SMKN 1 Bandung yang diduga pihak sekolah gagal melakukan pengadaan sehingga banyak siswa yang belum menerima seragam maupun atribut meskipun sudah lunas membayar pembelian seragam melalui Koperasi Sekolah.

Bahkan salah satu seragam sebagai syarat utama yang harus dipenuhi di SMK (wearpack/katelpak) juga tidak diberikan hingga siswa duduk dikelas XI , Katelpak atau wearpack adalah alat pelindung diri (APD) yang berfungsi untuk melindungi tubuh siswa dari bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja, hal ini sangatlah penting dan seharusnya seragam warepack/katelpak sudah selesai diberikan sejak kelas X sebagai syarat melakukan praktek bengkel.

Dari keterangan narasumber (wali murid) menjelaskan bahwa “Kekurangan seragam katelpak, bawahan warna cream, atasan batik biru ,kaos olah raga , bet semua tidak dikasih pak” , hal ini seharusnya menjadi perhatian dimana carut marut pengadaan seragam dilembaga sekolah masih banyak terjadi.

Di SMKN 1 Bandung masalah seragam belum selesai, muncul permintaan Iuran Ulangan sebesar Rp750.000 kepada tiap siswa, yang dibayarkan di TU namun tanpa Kwitansi, dari keterangan narasumber Iuran Ulangan ini diwajibkan namun bisa dicicil ataupun dibayar lunas langsung, bila kita melihat apa saja yang bisa dibiayai Dana BOSP disana ada pos anggaran “assessment dan evaluasi pembelajaran” anggaran yang digunakan juga cukup besar, lalu SMKN 1 Bandung melakukan Pungutan Iuran Ulangan yang nominalnya juga besar untuk apakah ini? (NK) …. (bersambung)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Dugaan Pungli yang Terjadi di Lembaga SMKN 1 Bandung Tulungagung

Trending Now