KPPN Malang Sampaikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat, Koordinasi Pemerintah dan BI Jaga Stabilitas di Tengah Fluktuasi Pasar

 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna.

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global yang masih berlangsung. Fluktuasi pasar dinilai sebagai bagian yang wajar dari siklus ekonomi, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu panik karena fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang kuat.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan terus berjalan secara optimal guna memastikan stabilitas ekonomi dan fiskal tetap terjaga.

"Fluktuasi pasar merupakan dinamika yang wajar dalam perekonomian global. Yang terpenting, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi kondisi pasar saat ini," ujar Muhammad Rusna, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan fiskal secara hati-hati dan terukur agar mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan dan pelayanan publik terus berjalan.

Muhammad Rusna berpendapat Fundamental yang bagus juga terlihat dari angka-angka positif yang berasal dari tumbuhnya transaksi dan produksi masyarakat.

" Hal ini tercermin dari kenaikan realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan," tutur Rusna.

Rusna menjelaskan, kondisi tersebut tercermin dari kinerja APBN Semester I Tahun 2026 di wilayah kerja KPPN Malang yang menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, pendapatan negara berhasil mencapai Rp59,88 triliun, atau tumbuh 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan.

Pertumbuhan pendapatan negara didukung oleh meningkatnya penerimaan perpajakan. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp3,87 triliun atau tumbuh 26,68 persen secara tahunan. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terealisasi sebesar Rp6,44 triliun, meningkat 17,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penerimaan cukai masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp45,56 triliun, atau tumbuh 2,84 persen secara tahunan. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya mencapai Rp240,31 miliar, atau 82,16 persen dari target yang ditetapkan.

Dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp6,66 triliun, atau 51,56 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp12,92 triliun. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp3,04 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp3,62 triliun untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Rusna menambahkan, pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga melalui Program 4K yang meliputi kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif. Untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp146,58 miliar, dengan realisasi hingga Semester I 2026 mencapai Rp38,45 miliar.

"Koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat, kami optimistis kondisi ekonomi nasional akan tetap terjaga dan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun dunia usaha," jelas Rusna.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan optimistis menghadapi dinamika ekonomi global. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, serta iklim investasi dan dunia usaha tetap kondusif.

"Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi perekonomian. Selama koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia berjalan dengan baik serta APBN dikelola secara sehat, stabilitas ekonomi akan terus terjaga dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan," pungkas Muhammad Rusna.