.png)
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang Saniman Wafi Tegaskan Koordinasi Pemerintah dan BI Penting Jaga Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Transfer Daerah Perlu Diperhatikan
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Koordinasi antara pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar dinilai menjadi langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Fluktuasi pasar yang terjadi saat ini disebut masih dalam batas yang wajar, sementara fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat berkat sinergi berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas moneter.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menghadapi gejolak pasar karena pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, kolaborasi tersebut harus diiringi dengan kebijakan fiskal yang mampu menjaga keberlangsungan pembangunan di daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah berkurangnya dana transfer ke daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai program strategis.
"Koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia tentu sangat baik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, jika di sisi lain terjadi pengurangan dana transfer ke daerah, tentu akan berdampak terhadap stabilitas pembangunan yang ada di Kota Malang," ujar Saniman Wafi, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan alokasi anggaran dapat dirasakan langsung oleh sektor pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.
Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran membuat sejumlah lembaga pendidikan harus menyesuaikan kembali program yang sebelumnya telah disusun.
"Misalnya pada bantuan untuk lembaga pendidikan swasta yang semula direncanakan dengan alokasi tertentu kemudian mengalami penyesuaian. Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas layanan pendidikan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana karena program yang telah dirancang akhirnya harus disesuaikan," katanya.
Saniman menambahkan, dampak pengurangan transfer daerah tidak hanya dirasakan sektor pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi roda perekonomian masyarakat. Sebab, banyak kegiatan pembangunan dan belanja pemerintah daerah yang selama ini menjadi penggerak ekonomi lokal.
Ia juga menyinggung sejumlah program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya memerlukan dukungan pendanaan yang kuat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal.
"Program-program strategis nasional, termasuk MBG, pada dasarnya memiliki efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, dukungan anggaran di daerah juga harus tetap diperkuat agar implementasinya berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi sekolah maupun pelaku usaha lokal," ungkapnya.
Meski demikian, Saniman tetap mengapresiasi langkah pemerintah dan Bank Indonesia yang terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia berharap komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan agar setiap kebijakan fiskal dapat mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah.
"Kita optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kebijakan yang diambil tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan di daerah, sehingga masyarakat tetap merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?