Para Pakar Isi Seminar Internasional PPG UMM, Bongkar Ketimpangan Pendidikan Global

Para pakar pendidikan mengisi Seminar Internasional PPG Universitas Muhammadiyah Malang (5/5). Mereka membongkar ketimpangan pendidikan global yang masih terjadi./dok. UMM

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Universitas Muhammadiyah Malang menggelar Seminar Internasional yang melalui Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang bekerja sama dengan Deakin University Australia dan Universitas Sanata Dharma, 5 Mei 2026.

Tema Inklusi Transformatif: Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Era Polarisasi Global diusung dalam seminar ini untuk menanggapi situasi dewasa ini. Yaitu, fragmentasi sosial global yang menguat sekaligus ketimpangan akses terhadap pengetahuan yang menempatkan pendidikan pada titik krusial.

Melalui forum ini menegaskan bahwa inklusi tidak cukup berhenti sebagai jargon kebijakan, melainkan harus hadir sebagai praktik yang membongkar ketimpangan secara nyata.

Perspektif awal disampaikan oleh, Dirjen GTK Kemendidkdasmen RI, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., yang menjelaskan terkait arah kebijakan makro.

Nunuk Suryani menempatkan pendidikan inklusif sebagai keharusan moral sekaligus sistemik di tengah dunia yang kian terpolarisasi. Dapat ditegaskan jika posisi negara dalam memastikan pendidikan sebagai hak fundamental yang harus dijamin secara menyeluruh.

"Pendidikan inklusif adalah sebuah keharusan moral dan sistemik. Kami mengusung visi pendidikan bermutu untuk semua, dengan penegasan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal, apa pun latar belakang sosial, budaya, bahasa, maupun kondisinya," ungkap Nunuk.

Ia menekankan bahwa transformasi menuju keadilan pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Kebijakan afirmatif, penguatan peran guru pendidikan khusus, serta pengembangan ekosistem inklusif menjadi bagian dari strategi nasional yang terus diakselerasi.

"Dengan demikian, keadilan pendidikan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menjadi praktik nyata yang menjawab tantangan global secara berkelanjutan," tegasnya.

Dr. Junny Ebenhaezer, Ph.D., dari Daekin University Australia kemudian menyoroti bahwa eksklusi dalam pendidikan kerap bekerja secara laten melalui praktik pedagogi yang tidak sensitif terhadap keberagaman. Maka, transformasi pendidikan harus dimulai bagaimana cara mengajar serta penguatan kapasitas guru. Cara ini akan merespons kebutuhan belajar yang beragam secara kontekstual.

"Saya meyakini bahwa keadilan pendidikan harus dimulai dari membuka akses yang setara dan memberdayakan guru sebagai kunci perubahan. Jika kita membekali satu guru dengan kompetensi yang tepat, dampaknya dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan siswa," ucap Ebenhaezer.

Menurutnya, dalam pedagogi, perlu kembali pada tiga pilar utama, yaitu purpose, process, dan people.

Seorang guru tidak hanya dituntut memahami tujuan pembelajaran, tetapi juga proses yang tepat serta siapa peserta didiknya. Ia menyebutkan pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah, apakah kita benar-benar mengenal siswa kita, latar belakangnya, dan cara mereka belajar.

Artinya, inklusi tidak boleh berhenti pada tataran simbolik, melainkan harus bergerak menuju praktik yang substantif dan adaptif. Diferensiasi pembelajaran, asesmen yang responsif, serta pemanfaatan teknologi yang mempertimbangkan kesenjangan akses menjadi kunci.

Kemudian, Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D., dari Universitas Sanata Dharma membahas keadilan pendidikan di dunia yang terpolarisasi dengan menyoroti krisis resiliensi dan kebutuhan inovasi.

Sarkim menempatkan pendidikan sebagai sebagai hal yang membangun ketahanan sosial di tengah tekanan global. Menurutnya, tanpa inovasi yang berkelanjutan, pendidikan beresiko tertinggal dalam merespons dinamika zaman.

Dilanjut dengan pernyataan Prof. Dr. Trisakti Handayani, M. M. dari UMM yang menegaskan, capaian pendidikan tidak dapat semata diukur secara kuantitatif, terutama ketika kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial masih tinggi.

Realitas global menunjukkan masih jutaan anak belum memperoleh akses pendidikan yang layak, sehingga transformasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Pendidikan berkeadilan merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs keempat, yang menegaskan pentingnya pendidikan inklusif, berkualitas, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua," tegas Handayani.

Pendidikan inklusif yang transformatif disebutnya harus dimulai dari perubahan paradigma, yakni memandang perbedaan sebagai sumber daya pembelajaran. "Keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta masyarakat sipil menjadi prasyarat penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing global," imbuhnya.

Pandangan pada standar profesi guru juga dijelaskan oleh Neneng Haryati, S.Si, M.M., yang memaparkan jika guru harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada konteks ini, PPG menjadi bagian integral dari tata kelolah guru secara nasional. Guru dituntut untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan pembelajaran yang berkelanjutan, riset praktik pembelajaran, serta kolaborasi riset lintas pendidikan agar mampu menjawab tantangan global. ***

Dokumentasi kegiatan (dok. UMM):