.png)
Targetkan Jatim Tetap Jadi Lumbung Pangan Nasional di Tengah Ancaman Kemarau Panjang
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering dan musim kemarau 2026. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3).
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sebagai moderator, Anggota DPR RI Heru Tjahjono, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Taufiq Hermawan, serta Kabasarnas Jatim Nanang.
Antisipasi Sejak Dini
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini karena kondisi anomali cuaca yang terjadi saat ini. Beberapa daerah masih mengalami banjir, sementara wilayah lain mulai terdampak kekeringan.
“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” ujar Khofifah.
Berdasarkan proyeksi BMKG, sejumlah wilayah Jawa Timur diperkirakan mulai memasuki fase kekeringan sejak April 2026. Intensitas kekeringan diprediksi meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
“Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan prediksi dari BMKG puncak kekeringan terjadi Agustus mendatang,” jelasnya.
Target Indeks Pertanaman Tidak Turun
Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, Indeks Pertanaman (IP) padi ditargetkan tidak mengalami penurunan.
“Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun karena bagian dari lumbung pangan nasional sekaligus produksi padi dan beras Jatim tetap menjadi andalan Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, pada September mendatang saat musim tanam diharapkan IP Jawa Timur bisa mencapai 2,7 bahkan hingga 3,5 di beberapa daerah seperti Ngawi.
Pemetaan Risiko dan Penyediaan Air
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pemetaan wilayah yang membutuhkan intervensi, terutama penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dalam dan sistem irigasi perpompaan.
“Dinas Pertanian memetakan daerah-daerah yang membutuhkan irigasi perpompaan agar suplai air untuk pertanian tetap terjaga dan produksi tidak terganggu,” imbuh Khofifah.
Strategi penanganan juga dibagi dalam dua kategori utama, yakni pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat serta kebutuhan sektor pertanian.
“Keduanya harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memetakan 10 besar daerah sentra produksi padi sebagai dasar penyusunan plan of action yang lebih detail dan terukur.
BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Nasional
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau perlu ditingkatkan, mengingat sejumlah wilayah Indonesia telah mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Ia mencontohkan kebakaran hutan di Riau yang mencapai hampir 3.000 hektare serta kejadian serupa di Natuna yang sebelumnya jarang terjadi.
“Maka dari itu, bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami BNPB dengan Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan kekeringan dan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dari pemerintah pusat hingga desa.
Langkah Strategis yang Disepakati
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Penguatan satgas darat penanganan dini kebakaran
Percepatan pembangunan sumur dan distribusi air bersih
Operasi modifikasi cuaca jika diperlukan
Apel kesiapsiagaan di seluruh kabupaten/kota
Penyiapan helikopter water bombing
Selain itu, BNPB juga merencanakan penempatan armada udara di wilayah strategis seperti Bandara Iswahyudi dan Bandara Juanda guna mempercepat respons jika terjadi kebakaran.
“Karena prediksi BMKG puncak kemarau Agustus 2026 itu merah semua mulai Madiun sampai Banyuwangi, sehingga kita antisipasi dua pesawat,” pungkas Suharyanto.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu menghadapi ancaman musim kemarau 2026 sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Yous
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?