.png)
Suara nelayan dari pesisir Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan disalurkan oleh mahasiswa yang peduli terhadap situasi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Lekok Pasuruan.
Kepada Senator Lia, mereka menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang membelit kehidupan nelayan, mulai dari akses permodalan hingga ketimpangan harga hasil tangkapan.
Kisah tersebut didengar langsung oleh dr. Lia Istifhama, yang menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir agar mendapatkan keadilan ekonomi dan perlindungan yang layak.
Melalui forum dialog yang berlangsung terbuka dan konstruktif tersebut, salah satu mahasiswa memaparkan kondisi nelayan di Kecamatan Lekok yang dinilai masih terjebak dalam sistem permodalan tidak sehat.
Para nelayan disebut kerap mengandalkan pinjaman dari agen atau tengkulak tanpa perjanjian tertulis yang jelas.
Skema tersebut diduga menciptakan praktik monopoli terselubung, yakni nelayan tidak memiliki keleluasaan menjual hasil tangkapan kepada pihak lain. Ketergantungan ini bukan hanya membatasi akses pasar, tetapi juga menekan posisi tawar nelayan dalam menentukan harga.
Kondisi tersebut diperparah oleh ketimpangan harga ikan di tingkat nelayan dengan harga pasar. Selisih harga yang signifikan membuat keuntungan lebih banyak dinikmati perantara, sementara nelayan tetap berada dalam tekanan ekonomi.
Mahasiswa juga menyoroti dampak sosial dari praktik tersebut yang memicu siklus utang berkepanjangan. Hutang yang tak kunjung lunas berpotensi diwariskan secara turun-temurun, membentuk kemiskinan kultural di tengah masyarakat pesisir.
Menanggapi realitas memprihatinkan tersebut, Senator Lia Istifhama menyampaikan bahwa persoalan nelayan tidak bisa dilepaskan dari sistem pembiayaan yang adil dan transparan.
Ia menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi alternatif bagi masyarakat desa, termasuk nelayan.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk menghadirkan skema kredit yang ringan, terjangkau, dan tidak memberatkan. Melalui inisiatif seribu desa nelayan, pemerintah diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kehadiran koperasi desa harus menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar formalitas administratif. Sistem yang transparan dan berbasis gotong royong diyakini mampu memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.
Lia juga mengimbau kepada para agen dan tengkulak di wilayah pesisir agar tidak menerapkan skema kredit yang berpotensi menjerat masyarakat kecil dalam lingkaran utang.
Ia menekankan pentingnya praktik usaha yang berkeadilan dan beretika. Aktivitas ekonomi ia tekankan untuk harus memberikan manfaat bersama, bukan justru memperdalam kesenjangan dan memperpanjang penderitaan masyarakat pesisir.
Audiensi tersebut diapresiasi oleh Ning Lia, sapaannya, karena dapat menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan perwakilan rakyat untuk membangun komunikasi yang lebih intens dalam mencari solusi konkret di lapangan.
Lia pun berharap, persoalan klasik nelayan di Lekok tidak lagi menjadi cerita turun-temurun, melainkan segera menemukan jalan keluar yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Terdapat delapan mahasiswa yang mewakili aliansi BEM Pasuruan Raya yang hadir di kantor DPD RI Jawa Timur, seperti berikut ini daftarnya:
1. Muhammad Ubaidilah Abdi (Unupas) Presma
2. Qais Zauqi (STITMUBA) Presma
3. Muhammad Faisal Harun (Walisongo) Bendum
4. Muhammad Amir Falakh (Unuba) Presma
5. Muhammad Qommaruddin (Uniwara) Presma
6. Lu’luul Mukarromah (Unupas) Mendagri
7. Faizah (Akbid Sakinah)
8. Rizqiyah (STIKES Arrahma Mandiri Indonesia) Wapres.
Kemudian, rangkuman pertemuan BEM Pasuruan dengan Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama seperti berikut ini:
1. Pemotongan Biaya KIP oleh kampus; Tiap semester Rp 600.000-650.000.
2. Nelayan di Lekok Pasuruan (Pesisir);
a.) Permasalahan akses permodalan dengan skema peminjaman kepada Tengkulak (agen) tanpa adanya kontrak. Semacam monopoli perdagangan.
b.) Ketimpangan harga.
c.) Terciptanya sirkulasi hutang turun-temurun alias kemiskinan kultural.
***
Editor: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?