.png)
Dosen UMM Soroti Fenomena “Quiet Ambition”, ASN Kini Pilih Stabilitas daripada Ambisi Jabatan
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Fenomena quiet ambition di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai menjadi perhatian. Jabatan struktural yang dulu dianggap sebagai puncak karier kini justru mulai dihindari sebagian pegawai. Alih-alih berlomba mengejar posisi strategis, banyak ASN memilih bertahan di zona aman dengan prioritas stabilitas kerja dan keseimbangan hidup.
Fenomena ini mencuat setelah Wali Kota Batu menyinggung kondisi tersebut dalam apel pagi di Balai Kota Among Tani, Senin (30/3/2026). Menanggapi hal tersebut, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Ali Roziqin, M.PA., menilai bahwa fenomena quiet ambition tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menyebut adanya pergeseran cara pandang ASN terhadap jabatan struktural yang kini dinilai lebih berisiko dibandingkan prestisius.
Menurutnya, ASN generasi X dan Y cenderung menghindari jabatan strategis karena meningkatnya beban tanggung jawab serta risiko pekerjaan. “Munculnya fenomena ini tidak lain karena kondisi mentalitas ASN generasi X dan Y yang menganggap jabatan struktural akan menambah tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Ada ketakutan terhadap sistem yang patologis, terutama bagi mereka yang lebih menginginkan pola kerja slow working,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, perubahan orientasi kerja generasi saat ini turut memengaruhi pilihan karier ASN. Banyak pegawai kini lebih menekankan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Ketika jabatan struktural identik dengan tekanan tinggi, pengawasan ketat, serta potensi konsekuensi hukum, maka jalur karier fungsional menjadi pilihan yang dinilai lebih stabil dan minim konflik.
Selain itu, Ali juga menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi pejabat struktural serta dinamika politik birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya sehat. Menurutnya, kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan ASN untuk mengambil jabatan strategis.
“Jika pejabat kuat secara politik, cenderung akan mengorbankan bawahannya ketika ada kasus pelanggaran hukum. Ini yang semakin ditakuti oleh para ASN saat ini,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi sistem penempatan jabatan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Praktik penunjukan pejabat yang masih dipengaruhi kedekatan atau “lingkaran tertentu” dinilai memunculkan persepsi bahwa kompetensi bukan faktor utama dalam promosi jabatan.
“Kalau mau dipilih sebagai pejabat ya harus ikut berpolitik meskipun ASN tidak boleh berpolitik, tapi faktanya demikian,” terangnya.
Ali menegaskan bahwa solusi dari fenomena ini adalah penerapan talent management yang transparan, berbasis merit, serta penguatan kompetensi ASN sejak awal. Dengan sistem yang adil dan perlindungan hukum yang jelas, jabatan struktural diharapkan kembali dipandang sebagai ruang pengabdian sekaligus prestasi, bukan sekadar posisi penuh risiko.
Menurutnya, fenomena quiet ambition menjadi sinyal penting bagi reformasi birokrasi. Jika jabatan struktural terus dipersepsikan sebagai beban penuh risiko, maka akan semakin sedikit ASN yang bersedia mengambil peran kepemimpinan. Kondisi ini berpotensi menghambat regenerasi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Karena itu, pembenahan sistem karier yang transparan, adil, serta memberikan perlindungan hukum dinilai menjadi kunci agar jabatan struktural kembali menarik dan bermakna sebagai ruang pengabdian. Dengan demikian, ambisi ASN tidak lagi redup, melainkan tumbuh sehat untuk mendorong birokrasi yang profesional dan berintegritas. (ANS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?