DPD RI Lia Istifhama Tegaskan Otoda Wajib Utamakan Keadilan, Bukan Sekadar Pemerataan

Anggota DPD RI Lia Istifhama menegaskan otonomi daerah wajib utamakan keadilan sesuai daerahnya bukan sekadar pemerataan./dok. Lia Istifhama Center

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur, Lia Istifhama menyerukan adanya otonomi daerah (Otoda) yang mengutamakan keadilan selain pemerataan.

Senator yang dikenal dekat dengan masyarakat akar rumput ini menegaskan pentingnya penerapan otoda yang adil.

Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah penting untuk pembangunan di Indonesia yang merata dan tetap relevan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Politisi yang akrab disapa Ning Lia ini menjelaskan, konsep otonomi daerah tidak sebatas pada pembagian kewenangan atau pemerataan anggaran, melainkan juga harus memperhatikan keadilan kontekstual di tiap daerah.

"Prinsipnya, otonomi daerah harus berkeadilan. Artinya, kebijakan pusat tidak bisa disamaratakan untuk semua wilayah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda," ungkap Ning Lia pada Selasa (4/11) lalu di Surabaya.

Menurut putri KH Masykur Hasyim ini, kebijakan pembangunan sering terjebak pada paradigma pemerataan semata tanpa meninjau realitas sosial dan ekonomi masyarakat di tiap daerah.

Ia menjelaskan, tidak semua wilayah yang tidak termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar) bisa dikatakan maju. Ada banyak daerah yang tidak masuk kategori 3T, tetapi juga belum mencapai tingkat kemajuan optimal.

"Kadang kita hanya mengenal istilah wilayah maju dan 3T. Padahal, ada banyak daerah yang tidak termasuk 3T, tapi juga belum bisa dikatakan maju. Maka dari itu, konsep keadilan harus benar-benar menjadi dasar dalam pembagian kewenangan maupun keuangan antara pusat dan daerah," jelasnya.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurutnya harus diatur secara proporsional agar benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal. Dengan prinsip keadilan, menurutnya, akan menjadi fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri dan responsif terhadap persoalan masyarakatnya.

Faktor gemar menyambangi masyarakat secara langsung membuat pemenang salah satu penghargaan di detikJatim Awards 2025 ini mengetahui persis bahwa beberapa daerah termasuk di Jawa Timur tidak berada dalam situasi yang dapat dikategorikan 3T maupun maju.

"Bagi saya, suara rakyat itu bukan sekadar data atau laporan. Itu adalah napas dari perjuangan yang harus kita dengarkan dan tindak lanjuti," tegasnya. ***

Editor: YAN