DPD RI Lia Istifhama Angkat Topi Ketegasan BGN Suspend 1.528 SPPG

 DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Ketegasan BGN Suspend 1.528 SPPG, Tegaskan Program MBG Harus Tepat Sasaran

SURABAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan penghentian sementara atau suspend terhadap 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Lia, langkah evaluatif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Langkah tegas BGN ini patut diapresiasi. Ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Ning Lia.

Data BGN mencatat, sejak Januari 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 1.528 SPPG di seluruh Indonesia telah dikenai kebijakan penghentian sementara. Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan, mulai dari distribusi makanan, kebersihan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Lia menilai kebijakan tersebut mencerminkan perbaikan tata kelola yang semakin baik, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi yang menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis.

Ia juga menilai kebijakan tersebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efektivitas dan kualitas dalam setiap program sosial pemerintah.

“Program MBG adalah program yang sangat mulia karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi. Karena itu kualitasnya harus benar-benar dijaga,” jelasnya.

Namun demikian, selain memberikan apresiasi, Lia juga menyampaikan sejumlah catatan penting agar pelaksanaan program MBG lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa penerima manfaat harus difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurutnya, prioritas penerima manfaat sebaiknya diberikan kepada:

Kelompok Desil 1 (ekonomi terbawah)

Kelompok Desil 2 dan Desil 3 (kelompok rentan)

Lingkungan pondok pesantren

“Program ini sangat mulia, tetapi harus benar-benar tepat sasaran. Prioritas seharusnya diberikan kepada masyarakat di desil satu hingga tiga, termasuk juga pondok pesantren,” tegas Lia Istifhama.

Lia menilai kebijakan suspend terhadap SPPG menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan standar layanan gizi nasional, memastikan keamanan dan kualitas makanan, serta menjamin distribusi yang adil dan tepat sasaran.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pelaksana, serta pengawasan dari berbagai pihak, Lia optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Jika pengawasan berjalan baik dan program tepat sasaran, maka manfaatnya akan sangat besar bagi peningkatan kualitas generasi bangsa ke depan,” pungkasnya. (*)